PLN EPI-Pemprov DKI Jakarta Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Jumputan Padat
loading...
Kolaborasi PLN EPI-Pemprov DKI ini tak hanya mengurai persoalan sampah kota, tapi juga mendorong ekonomi sirkular di Jakarta. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai subtitusi batu bara di PLTU. Kolaborasi ini tak hanya membantu mengurai persoalan sampah kota, namun juga memproduksi biomassa yang dapat mereduksi emisi di pembangkit listrik.
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Juni 2023 ini telah memasuki tahap pelaksanaan kajian dan studi kelayakan terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama. Melalui kerja sama ini, sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang sebagian besar merupakan sampah organik perumahan akan direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.
"Sebagai entitas yang bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN EPI terus melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler," ujar Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Iwan menjelaskan, teknologi co-firing merupakan terobosan mutakhir yang tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik melalui penggantian penggunaan batu bara dengan biomassa. "Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU terdekat, yaitu PLTU Lontar di Tangerang. Nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di offtake oleh industri semen yang ada di sekitar Jakarta," paparnya.
Vice President Produksi dan Rantai Pasok Biomassa PLN EPI Erfan Julianto menambahkan, pelaksanaan uji coba dan commisioning rencananya dilaksanakan pada akhir Desember 2024, atau Januari 2025. "Saat ini kita memang melakukan proses tender pengadaan ada tahapan administrasi, evaluasi teknis kita estimasikan untuk signing contract untuk calon pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di awal September ini, selanjutnya fabrikasi dan kegiatan konstruksi kurang lebih 3 bulan," jelasnya.
Dari sisi pembangkit, kata Erfan, pengelolaan limbah dengan baik bisa menjadi sumber keuntungan. Dalam hal ini, jelas dia, PLN EPI memanfaatkan sampah menjadi biomassa dengan konsep ekonomi sirkuler. Sebagian besar limbah pertanian, perkebunan, dan limbah industri perkayuan dapat menjadi bahan bakar. "Dengan demikian, limbah bisa bernilai ekonomis dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik," tandasnya.
Erfan menambahkan, PLN EPI membuka kesempatan kerja sama seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam membangun ekonomi sirkuler. "Baik itu melalui penanaman biomassa di lahan kritis, pengelolaan limbah perkebunan, pertanian dan perkayuan, maupun BBJB sampah perkotaan untuk co-firing pembangkit," ujarnya.
Terkait dengan itu, Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bidang PSLB3 mengatakan, kolaborasi seperti yang dilakukan dengan PLN EPI ini sangat dibutuhkan. "Pemerintah, badan usaha swasta, maupun masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik," tandasnya.
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Juni 2023 ini telah memasuki tahap pelaksanaan kajian dan studi kelayakan terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama. Melalui kerja sama ini, sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang sebagian besar merupakan sampah organik perumahan akan direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.
"Sebagai entitas yang bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN EPI terus melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler," ujar Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Iwan menjelaskan, teknologi co-firing merupakan terobosan mutakhir yang tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik melalui penggantian penggunaan batu bara dengan biomassa. "Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU terdekat, yaitu PLTU Lontar di Tangerang. Nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di offtake oleh industri semen yang ada di sekitar Jakarta," paparnya.
Vice President Produksi dan Rantai Pasok Biomassa PLN EPI Erfan Julianto menambahkan, pelaksanaan uji coba dan commisioning rencananya dilaksanakan pada akhir Desember 2024, atau Januari 2025. "Saat ini kita memang melakukan proses tender pengadaan ada tahapan administrasi, evaluasi teknis kita estimasikan untuk signing contract untuk calon pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di awal September ini, selanjutnya fabrikasi dan kegiatan konstruksi kurang lebih 3 bulan," jelasnya.
Dari sisi pembangkit, kata Erfan, pengelolaan limbah dengan baik bisa menjadi sumber keuntungan. Dalam hal ini, jelas dia, PLN EPI memanfaatkan sampah menjadi biomassa dengan konsep ekonomi sirkuler. Sebagian besar limbah pertanian, perkebunan, dan limbah industri perkayuan dapat menjadi bahan bakar. "Dengan demikian, limbah bisa bernilai ekonomis dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik," tandasnya.
Erfan menambahkan, PLN EPI membuka kesempatan kerja sama seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam membangun ekonomi sirkuler. "Baik itu melalui penanaman biomassa di lahan kritis, pengelolaan limbah perkebunan, pertanian dan perkayuan, maupun BBJB sampah perkotaan untuk co-firing pembangkit," ujarnya.
Terkait dengan itu, Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bidang PSLB3 mengatakan, kolaborasi seperti yang dilakukan dengan PLN EPI ini sangat dibutuhkan. "Pemerintah, badan usaha swasta, maupun masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
