Mendorong Digitalisasi Pertanahan untuk Percepatan Layanan Publik
loading...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Indonesia Digital Pos (IDP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan . Foto/Dok
A
A
A
BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Indonesia Digital Pos (IDP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema 'Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan ' di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8/2024).
Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Digital Pos, Sumber Rajasa Ginting dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dalam nawacitanya terus melakukan penataan sistem pertanahan nasional. "Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan," ujar Sumber Rajasa Ginting.
Program digitalisasi pertanahan oleh Kementerian ATR, menurut Ginting, merupakan terobosan. Menuju sistem layanan pertanahan yang bebas KKN dan peningkatan layanan bagi masyarakat.
"Program digitalisasi ini memangkas pertemuan langsung, sehingga menekan ruang tindak KKN. Namun sejumlah tantangan harus dihadapi pada program ini," katanya.
"Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raden Bagus Agus Widjayanto menuturkan, pada prinsipnya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker).
"Kami sangat mengapresiasi bila satker-satker BPN semangat membangun ZI," kata Raden.
Dalam diskusi yang dihadiri Komisaris PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah dan jajaran Kementerian ATR dan media, Raden menyebut, dari 508 Satker kantor pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), ada 104 Satker ditargetkan menyandang wilayah bersih korupsi (WBK). Dari target tersebut 81,73% atau 83 Satker sudah siap WBK.
Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Digital Pos, Sumber Rajasa Ginting dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dalam nawacitanya terus melakukan penataan sistem pertanahan nasional. "Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan," ujar Sumber Rajasa Ginting.
Program digitalisasi pertanahan oleh Kementerian ATR, menurut Ginting, merupakan terobosan. Menuju sistem layanan pertanahan yang bebas KKN dan peningkatan layanan bagi masyarakat.
"Program digitalisasi ini memangkas pertemuan langsung, sehingga menekan ruang tindak KKN. Namun sejumlah tantangan harus dihadapi pada program ini," katanya.
"Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raden Bagus Agus Widjayanto menuturkan, pada prinsipnya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker).
"Kami sangat mengapresiasi bila satker-satker BPN semangat membangun ZI," kata Raden.
Dalam diskusi yang dihadiri Komisaris PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah dan jajaran Kementerian ATR dan media, Raden menyebut, dari 508 Satker kantor pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), ada 104 Satker ditargetkan menyandang wilayah bersih korupsi (WBK). Dari target tersebut 81,73% atau 83 Satker sudah siap WBK.
Explore More