Sosok Dirjen Pajak Baru Harus Punya Kapabilitas dan Jaringan Luas

JAKARTA - Panglima pajak dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak ke depan, akan menentukan arah perpajakan pemerintah. Karena itu, sosoknya harus memiliki kapabilitas, orang kareir dan memiliki loyalitas serta jaringan yang luas. Sehingga ke depan, sektor ini bisa menjadi penopang belanja negara.

Praktisi bisnis, Roy Sembel, membeberkan kriteria yang cocok menjadi Dirjen Pajak baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pajak di Indonesia. "Perlu ada orang yang kepemipinannya kuat, tidak tradisional seperti yang lalu-lalu," ujar Roy di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Di sisi lain, juga bisa berada di tengah dalam mengelola organiasi sehingga good governance bisa tercipta serta mampu menggunakan teknologi state of art. "Juga tentunya, kompeten, sudah punya pengalaman, dan punya network kuat biar," tambahnya.

Roy memaparkan bahwa kondisi perpajakan di Indonesia memiliki banyak masalah, sehingga panglima pajak ke depan harus dijabat oleh orang yang tepat.

"Kita (Indonesia) punya banyak sekali masalah di perpajakan. Tapi tenang, ada solusinya. Caranya dengan menaruh orang yang tepat di kepala perpajakan," katanya.

Dia berharap, nantinya Dirjen Pajak yang terpilih tidak dipilih secara asal. Roy mengingatkan kalau career path dari calon Dirjen Pajak harus jelas.

"Jangan asal taruh jabatan, career path dari orang tersebut harus jelas. Jadi, saya harap orang ini bisa memberikan ide brilian. Contohnya adalah membuat masyarakat bangga jika membayar pajak karena turut membangun negara ini," jelasnya.

Dalam hitungan hari, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan akan memasuki masa pensiun pada 20 Oktober 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun harus segera mencari penggantinya untuk memimpin Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Intinya kriteria panglima pajak untuk bisa mencapai target APBN dibutuhkan kapasitas, loyalitas, networking yang kuat serta karir dan jabatan yang telah dibutktikan dengan keberhasilannya. Misalnya jika calonnya bekas Kakanwil pajak, kita telisik prestasinya apa," pungkas dia.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebanyak Rp1.861,8 triliun di akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi daripada outlook penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1.643,1 triliun.