Alokasi Anggaran IKN Cuma Rp4 Triliun di 2025, PUPR Tunggu Sikap Prabowo

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 sekitar Rp4 triliun dari Pagu Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp75,63 triliun.

Namun demikian, Endra mengatakan pihaknya masih menunggu ketetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalokasikan anggaran lebih untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun depan.

"IKN kita alokasikan Rp4 triliun tahun 2025 yang akan datang, tapi tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih untuk nanti tentunya melanjutkan program pembangunan IKN ini," kata Endra dalam diskusi virtual 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur', Senin (2/9/2024).

Baca Juga: Jokowi Masih Ragu 'Ngantor' di IKN September: Airport Belum Jadi

Lebih lanjut, Endra menjelaskan pada 2025 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun, yang akan digunakan untuk beberapa program di sektor Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketahanan pangan, Cipta Karya meningkatkan kualitas perkotaan, dan Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas.

"Kemudian untuk apa saja yang Rp75 triliun itu. Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor konektivitas, tentunya kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai," kata Endra.

"Berikutnya di cipta karya tentunya kita membangun fasilitas air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu sampai jadi, masalah di banyak kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) di samping IKN," lanjutnya.

Baca Juga: Kriteria PNS yang Bakal Pindah ke IKN September, Usia 43 Tahun ke Atas Aman

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun 2025 mendatang akan diperluas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C. Sedangkan yang belakangan dibangun baru di klaster 1A karena kaitannya dengan lapangan upacara Kemerdekaan 17 Agustus.

"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita (Kementerian PUPR) membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," kata Basuki (20/8).