Subsidi Energi Terus Melonjak, Gas Bumi Bisa Jadi Solusi Kurangi Impor LPG
loading...
A
A
A
"Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang," imbuhnya.
Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal.
"Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad.
Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.
Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebesar di 17 Provinsi.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan optimalisasi gas bumi sebagai solusi beban berat LPG bagi negara adalah keniscayaan. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.
Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025
Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dalam komposisi subsidi energi senilai Rp186,90 triliun. ”Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring konversi penggunaan minyak tanah ke LPG,” Komaidi menjelaskan, baru-baru ini.
Ketika itu LPG memang solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat. Mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006.
"Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG memang telah terbukti memberikan sejumlah manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN untuk setiap tahun anggaran," terusnya.
Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal.
"Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad.
Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.
Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebesar di 17 Provinsi.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan optimalisasi gas bumi sebagai solusi beban berat LPG bagi negara adalah keniscayaan. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.
Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025
Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dalam komposisi subsidi energi senilai Rp186,90 triliun. ”Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring konversi penggunaan minyak tanah ke LPG,” Komaidi menjelaskan, baru-baru ini.
Ketika itu LPG memang solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat. Mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006.
"Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG memang telah terbukti memberikan sejumlah manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN untuk setiap tahun anggaran," terusnya.
Explore More