Sri Mulyani Ungkap Dampak Perubahan Iklim ke Ekonomi, Simak Nih
loading...
Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen.Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, angka itu amatlah besar jika melihat kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
"Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik.
"Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik," terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), PDB ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat perubahan iklim.
Meskipun hanya menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
"Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder," pungkas Menkeu.
"Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik.
"Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik," terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), PDB ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat perubahan iklim.
Meskipun hanya menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
"Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder," pungkas Menkeu.
(fch)
Lihat Juga :
