Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%, Ekonom Ungkap Syaratnya
loading...
Ekonom senior Indef, menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 8% masih bisa dicapai (attainable growth). Foto/Dok Aldhi Chandra Setiawan, SINDO photo
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior Indef, Dradjad Wibowo menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi 8% masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberikan studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024).
Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran . Dijelaskan oleh Dradjad bahwa, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22%).
“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad.
Sambung Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.
“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.
Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dradjad menjelaskan, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.
Yang pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi. Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.
"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.
Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran . Dijelaskan oleh Dradjad bahwa, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22%).
“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad.
Sambung Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.
“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.
Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dradjad menjelaskan, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.
Yang pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi. Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.
"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.
Explore More