Ekonom: Lupakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Jika Deflasi Tak Bisa Diatasi
loading...
Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengingatkan, deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir harus dicermati dengan baik. Jika tidak mampu, maka lupakan mimpi pertumbuhan ekonomi RI capai 8%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengingatkan, deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir harus dicermati dengan baik. Menurutnya deflasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan rangkaian pengelolaan ekonomi yang tidak memadai.
"Deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas. Harga tidak naik, lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya," jelas Didik dalam keterangan resminya, Jumat (2/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mencatat bahwa telah terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dalam beberapa waktu terakhir ini ekonomi Indonesia Indonesia mengalami deflasi 0,18% pada Juli 2024 dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).
Selama 3 bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun. Menurut Didik, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen yang secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya memilih untuk menunda konsumsi.
"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi dimana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," terang Didik.
Didik berpendapat, deflasi yang terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pada perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang.
"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur," tutur Didik.
Ia menambahkan, dalam aspek kesempatan kerja, peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Bantuan sosial (bansos) yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membantu sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.
"Deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas. Harga tidak naik, lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya," jelas Didik dalam keterangan resminya, Jumat (2/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mencatat bahwa telah terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dalam beberapa waktu terakhir ini ekonomi Indonesia Indonesia mengalami deflasi 0,18% pada Juli 2024 dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).
Selama 3 bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun. Menurut Didik, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen yang secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya memilih untuk menunda konsumsi.
"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi dimana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," terang Didik.
Didik berpendapat, deflasi yang terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pada perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang.
"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur," tutur Didik.
Ia menambahkan, dalam aspek kesempatan kerja, peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Bantuan sosial (bansos) yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membantu sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.
Lihat Juga :
