Menko Perekonomian Airlangga Sebut Ada Kemajuan Negosiasi RCEP

BANGKOK - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui masih ada isu kritikal dalam mewujudkan Perjanjian Kerja sama Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya.

"Yang critical itu memang India, yang pending itu adalah di isu service maupun investment, tetapi sudah ada titik terang, tinggal bagaimana memformulasikannya agar isu itu bisa diimplementasikan," kata Airlangga seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Minggu (3/11/2019).

Menko Perekonomian berharap perjanjian itu bisa diimplementasikan, meskipun diakuinya hal ini masih membutuhkan pendekatan dari negara-negara dengan India. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menambahkan, terkait RCEP itu sekarang memang sedang dalam perundingan dengan tujuan untuk mengekspansi regional value chain itu dalam negara-negara ASEAN plus lima negara, yang memang sudah sepakat.

"Sekarang masih dalam perundingan, mungkin besok finalnya sebelum tanggal 4," kata Mendag. Ia menyebutkan, dari 20 chapter sudah disepakati (concluded) kira-kira 18, dan dua sudah dalam perundingan sampai besok. "Ini yang akan dilakukan dan juga sudah mengalami kemajuan yang signifikan dan nanti finalnya akan kita tandatangani tahun depan di Vietnam," ujarnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menambahkan, terkait masalah RCEP ini dicoba terus karena Indonesia memiliki posisi yang cukup penting, posisi kunci sebagai ketua, sehingga Indonesia mencoba untuk mendapatkan tiitk temu walaupun memang tidak mudah sama sekali. "Kita masih mengharapkan, di saat-saat terakhir ini akan terjadi titik temu, sehingga pada tanggal 4 bisa menghasilkan sesuatu," ujarnya.

Meski demikian, menurut Menlu, negosiasi masih terus dilakukan , dan sebagaimana disampaikan juga Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, terjadi kemajuan yang cukup signifikan meski belum sampai pada kesimpulan pada titik ini."Tidak mungkin di dalam satu perundingan kita mau dapat 100% dan kita tidak mau memberikan apapun. Itu namanya bukan perundingan tapi yang dapat kita yakinkan adalah bahwa kepentingan nasional adalah menjadi acuan para perunding Indonesia," jelas Menlu.