Luhut Klaim e-Katalog Bisa Hemat Anggaran Ratusan Triliun dan Cegah Korupsi
Selasa, 17 September 2024 - 15:30 WIB
loading...
A
A
A
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 juta itu, sehingga itu akan melahirkan satu industri policy yang nanti akan kita membangun industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 juta itu bukan angka yang kecil, jadi sebenarnya saya sampaikan juga kepada bapak Presiden ‘Pak 9,4 juta ini kita sudah bisa bikin industri policy kita’ jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di dalam e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi belanja online milik pemerintah bisa mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.
“Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ucap Luhut.
“Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” jelas dia.
“Teman-teman sekalian 9,4 juta itu bukan angka yang kecil, jadi sebenarnya saya sampaikan juga kepada bapak Presiden ‘Pak 9,4 juta ini kita sudah bisa bikin industri policy kita’ jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di dalam e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi belanja online milik pemerintah bisa mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.
“Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ucap Luhut.
“Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” jelas dia.
Lihat Juga :
