Badan Penerimaan Negara Diperlukan untuk Reformasi Pajak yang Adil

JAKARTA - Reformasi pajak menjadi langkah krusial bagi perekonomian negara, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Pandangan ini diungkap oleh Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Indonesia, sebagai respons atas rencana Prabowo Subianto, presiden terpilih, membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Fuad, sistem perpajakan yang adil tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial.

"Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, penting bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," ujar Fuad, dikutip Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: Peringati HUT Ke-59, IKPI Bantu Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Pajak

Salah satu alasan mendasar di balik perlunya reformasi pajak adalah fakta bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi ketidakadilan dalam sistem perpajakannya. Fuad Bawazier mengemukakan, reformasi di BPN harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan pajak dari sektor formal.

Pembangunan sistem perpajakan yang inklusif dapat membantu mendorong partisipasi dari sektor informal yang selama ini terabaikan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh sistem perpajakan saat ini mencakup penghindaran pajak, kebocoran pendapatan, dan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak.

Mengatasi permasalahan ini melalui reformasi akan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan adanya sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Reformasi pajak yang efektif akan memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan distribusi kekayaan. "Oleh karena itu, berinvestasi dalam memperbaiki sistem perpajakan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia," paparnya.

Fuad juga menjelaskan, BPN akan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan implementasi reformasi pajak di Indonesia agar lebih adil dan transparan. Fungsi utama BPN adalah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pendapatan negara, karena proses ini merupakan bagian integral dari kestabilan ekonomi nasional.

Efektivitas pengumpulan pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Secara spesifik, BPN berikan perhatian pada aspek pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.