Mendag Zulhas Soal Ekspor Pasir Laut: Kok Nanya Saya? Itu Kebijakan Pemerintah
Senin, 23 September 2024 - 20:52 WIB
loading...
Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan angkat bicara soal polemik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 ihwal dibukanya keran ekspor pasir laut. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan angkat bicara soal polemik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 ihwal dibukanya keran ekspor pasir laut . Aturan tersebut memberlakukan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor atas usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga: Daftar 3 Negara Tujuan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan Permendag adalah turunan dari kebijakan pemerintah. Ia mengaku selaku menteri, hanya melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dahulu melalui PP Nomor 26/2023.
"Kok nanya saya? Itu kan kebijakan pemerintah," ucap Zulhas selepas ekspor temuan Satgas Impor Ilegal, Tangerang, Senin (23/9/2024).
Perihal adanya penolakan dari para nelayan atas ekspor pasir laut tersebut, Zulhas mengatakan, keputusan tersebut adalah konsekuensi. Para nelayan yang protes dikarenakan merusak biota laut sehingga mengganggu tangkapan ikan, ditanggapi Zulhas bukan menjadi bagian dari kewenangannya.
"Saya bukan ahli ikan, saya kan perdagangan. Tanya ahli ikanlah," katanya.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi Setelah Dikunci 20 Tahun, Segini Harga Jualnya
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, jika memang ada protes atas ekspor pasir laut tersebut, seyogyanya dilakukan sejak pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26/2023.
"Loh kok saya mengizinkan? Itu kan PP. Kamu tanya dong. Kan ada peraturan pemerintah, sudah lama. Jadi kalau mau nanya, seharusnya waktu dahulu," terang Zulhas.
Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan, penolakannya terhadap ekspor pasir laut. Menurutnya, tidak seharusnya Indonesia mengirimkan pasir laut ke luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengklaim bahwa ekspor tersebut hanya mencakup sedimen yang menghambat lalu lintas kapal, bukan pasir laut murni.
Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa sedimen laut memiliki peran penting di Indonesia. Dia menyarankan agar pasir laut lebih baik digunakan untuk meningkatkan wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, yang telah mengalami kerusakan akibat abrasi.
“Jika kita perlu pasir atau sedimen, sebaiknya gunakan untuk memperbaiki Pantura Jawa yang sudah parah terabrasi dan sebagian telah tenggelam,” tulis Susi melalui akun X-nya pada Jumat (20/9/2024).
Baca Juga: Daftar 3 Negara Tujuan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan Permendag adalah turunan dari kebijakan pemerintah. Ia mengaku selaku menteri, hanya melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dahulu melalui PP Nomor 26/2023.
"Kok nanya saya? Itu kan kebijakan pemerintah," ucap Zulhas selepas ekspor temuan Satgas Impor Ilegal, Tangerang, Senin (23/9/2024).
Perihal adanya penolakan dari para nelayan atas ekspor pasir laut tersebut, Zulhas mengatakan, keputusan tersebut adalah konsekuensi. Para nelayan yang protes dikarenakan merusak biota laut sehingga mengganggu tangkapan ikan, ditanggapi Zulhas bukan menjadi bagian dari kewenangannya.
"Saya bukan ahli ikan, saya kan perdagangan. Tanya ahli ikanlah," katanya.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi Setelah Dikunci 20 Tahun, Segini Harga Jualnya
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, jika memang ada protes atas ekspor pasir laut tersebut, seyogyanya dilakukan sejak pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26/2023.
"Loh kok saya mengizinkan? Itu kan PP. Kamu tanya dong. Kan ada peraturan pemerintah, sudah lama. Jadi kalau mau nanya, seharusnya waktu dahulu," terang Zulhas.
Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan, penolakannya terhadap ekspor pasir laut. Menurutnya, tidak seharusnya Indonesia mengirimkan pasir laut ke luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengklaim bahwa ekspor tersebut hanya mencakup sedimen yang menghambat lalu lintas kapal, bukan pasir laut murni.
Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa sedimen laut memiliki peran penting di Indonesia. Dia menyarankan agar pasir laut lebih baik digunakan untuk meningkatkan wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, yang telah mengalami kerusakan akibat abrasi.
“Jika kita perlu pasir atau sedimen, sebaiknya gunakan untuk memperbaiki Pantura Jawa yang sudah parah terabrasi dan sebagian telah tenggelam,” tulis Susi melalui akun X-nya pada Jumat (20/9/2024).
(akr)
Lihat Juga :
