Rogoh Rp1.315 T untuk Infrastruktur Selama 10 Tahun, Jokowi Bangun Apa Saja?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, selama 10 tahun memerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur mulai di sektor jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, hingga infrastruktur perkotaan dan permukiman.



Rinciannya, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir yaitu Rp571,38 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun.

"Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setara dengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra, Jumat (4/10/2024).

Menurut Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar.

Pascapengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan. Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun. Sedangkan Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yang sebesar Rp246,75 triliun.

Adapun capaian pembangunan Kementerian PUPR lewat alokasi anggaran ribuan triliun selama satu dekade tersebut antara lain melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang akan dibangun. Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Selanjutnya pembangunan 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera.



Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.