Apakah BRICS Benar-benar Bisa Meruntuhkan Kejayaan Dolar AS?

JAKARTA - Selama beberapa dekade, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan internasional. Dengan banyaknya negara yang kini mencari alternatif lain, dan BRICS menambah anggota baru, apakah masa kejayaan dolar sudah berakhir?

Berdasarkan laporan Middle East Council on Global Affairs, tahun ini empat negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara bergabung dengan aliansi BRICS. Bergabungnya Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan langkah strategis untuk menjauh dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Bagi anggota baru BRICS, hal ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi dengan para pendiri blok ini. Hal ini juga dapat menawarkan mereka kesempatan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar untuk melawan tekanan politik dan ekonomi AS. Namun, meskipun beberapa pejabat BRICS telah menyerukan agar blok ini melepaskan diri dari dolar sepenuhnya, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan.

Memahami Dominasi Dolar

Dolar AS telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II. Di bawah perjanjian Bretton Woods tahun 1944, negara-negara anggota pada awalnya menetapkan mata uang mereka ke dolar, yang nilainya dikaitkan dengan emas.

Hal ini membawa stabilitas pada ekonomi global setelah perang. Namun, pada tahun 1971, Pemerintahan Nixon meninggalkan standar emas, sehingga mengganggu perekonomian internasional dengan mengancam akan merusak nilai dolar dan cadangan devisa di banyak negara.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Arab Saudi, yang telah menetapkan harga ekspor minyak dalam dolar sejak perjanjian tahun 1945 yang menjamin akses Amerika ke minyak Saudi dengan imbalan jaminan keamanan.

Setelah mengumpulkan cadangan dolar, pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan AS setelah "Nixon Shock" untuk meningkatkan permintaan dolar. Otoritas Saudi terus menetapkan harga minyak dalam dolar dan berhasil melobi sesama anggota kartel energi OPEC untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mendukung dolar pada saat yang penting, secara efektif mengikat nilainya pada minyak dan bukan emas.



Sejak tahun 1970-an, dolar yang mengambang bebas terus berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, mendominasi perdagangan dan perbankan internasional, bahkan ketika berbagai negara telah mengadopsi nilai tukar yang fleksibel. Surat utang AS juga telah terbukti sebagai investasi yang dapat diandalkan dan berisiko rendah.

Kedalaman sistem keuangan AS dan ukuran serta keragaman pasar saham AS semakin meningkatkan permintaan terhadap dolar. Selain itu, kemudahan penukaran dolar membuat biaya transaksi tetap rendah. Bersama-sama, faktor-faktor ini telah meyakinkan generasi pembuat kebijakan di seluruh dunia bahwa dolar adalah penyimpan nilai yang dapat diandalkan.

Mengubah Perspektif tentang Dolar

Namun, meskipun mereka menghargai dolar, bank sentral dan pembuat kebijakan fiskal telah menjadi semakin khawatir akan ketergantungan mereka terhadap dolar. Kekhawatiran berkisar dari ketidakpastian tentang stabilitas politik AS dan kelanjutan kebijakan hingga pergeseran ekonomi yang lebih luas terkait dengan persaingan kekuatan besar.

Meningkatnya utang AS dan kontestasi politik dalam negeri mengenai anggaran, batas utang, dan kebijakan luar negeri memusingkan pemerintah di seluruh dunia. Bagi negara-negara berkembang, terutama yang memiliki nilai tukar tetap, kekuatan dolar dalam beberapa tahun terakhir telah melemahkan daya saing ekspor dan meningkatkan biaya pembayaran utang dalam mata uang dolar.

Bank-bank sentral juga khawatir dengan “persenjataan” dolar melalui sanksi-sanksi ekonomi AS. AS telah lama menggunakan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri, karena dianggap lebih murah dan lebih manusiawi daripada intervensi militer. Hingga saat ini, AS terutama menggunakan sanksi terhadap negara-negara paria, bekerja sama dengan komunitas internasional yang lebih luas, atau terhadap pemerintah kecil dan terpinggirkan.

Namun, sanksi pemerintahan Trump terhadap Iran dan sanksi Presiden Joe Biden terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina telah berdampak pada lebih banyak negara, secara lebih luas. Ini termasuk sekutu-sekutu Eropa yang telah mengembangkan hubungan ekonomi dengan Iran untuk mendukung perjanjian nuklir 2015.

Sanksi ini juga berdampak pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dan membentuk blok OPEC+ untuk mengoordinasikan pasar minyak. Ketika hubungan ekonomi AS dengan China merenggang, banyak yang khawatir bahwa AS akan menggunakan sanksi untuk melemahkan saingannya.

Mengingat keberadaan dolar di mana-mana, hanya ada sedikit cara bagi negara-negara untuk menghindari sanksi setelah AS menjatuhkannya. Hanya sedikit bank internasional yang bersedia mencoba untuk menghindari sanksi. Karena risiko yang ditimbulkannya terhadap perekonomian mereka, bank-bank sentral mencari cara mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Menuju Sebuah Alternatif

Negara-negara BRICS bisa dibilang paling diuntungkan dengan penggantian dolar dan baru-baru ini telah mengambil langkah signifikan untuk meninggalkan mata uang tersebut. China dan India berusaha membangun permintaan internasional untuk mata uang mereka sendiri.

Mereka telah fokus pada pasar minyak dengan mencoba menegosiasikan penjualan minyak non-dolar dengan produsen-produsen besar untuk menjamin pasokan minyak mereka dan untuk meningkatkan permintaan mata uang mereka sendiri. China bersama Arab Saudi telah menjalin kesepakatan untuk pembelian minyak dalam renminbi selama KTT Riyadh 2022.

Pada 2023, India menandatangani perjanjian dengan UEA untuk menjajaki penetapan harga minyak dalam rupee. Meskipun demikian, baik Riyadh maupun Abu Dhabi mengkhawatirkan risiko valuta asing yang terkait, biaya transaksi, dan konvertibilitas kepemilikan non-dolar.

Pada bulan Agustus 2023, Presiden Lula dari Brasil menyerukan pembentukan mata uang bersama BRICS. Secara teori, serikat mata uang di antara negara-negara BRICS, yang mencakup hampir sepertiga PDB global, akan menjadi alternatif yang menarik bagi dolar.

Namun, pembentukan serikat mata uang akan menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini pada akhirnya akan bergantung pada negara-negara BRICS yang mengembangkan pendekatan bersama terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kesepakatan mengenai utang dan batas pengeluaran publik. Mereka perlu membangun transparansi yang cukup mengenai data ekonomi dan kebijakan moneter untuk membangun kepercayaan di antara para investor internasional dan mitra dagang, faktor-faktor yang sangat penting dalam kenaikan dolar.

Negara-negara pendiri BRICS masih jauh dari memenuhi kriteria ini. Brasil menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan mata uangnya telah didevaluasi beberapa kali selama beberapa dekade terakhir dalam konteks deindustrialisasi. Rusia yang bergantung pada minyak mengalami penurunan pertumbuhan dan akan menghadapi lebih banyak pembatasan seiring dengan meningkatnya pengeluaran untuk perang dan sanksi-sanksi yang semakin keras.

India terikat oleh birokrasi yang kaku dan perlawanan rakyat terhadap reformasi yang berorientasi pasar, mempertahankan kontrol modal dan sering kali menggunakan pembatasan ekspor untuk mengelola inflasi. China telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan konvertibilitas renminbi, tetapi ekonomi terus melambat dan guncangan real estat yang membayangi dapat menular. Terakhir, Afrika Selatan sedang berjuang dengan pertumbuhan yang lambat, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang lemah, dan pengeluaran publik yang tidak berkelanjutan.

Anggota-anggota BRICS yang baru tidak banyak melakukan perubahan dalam hal ini. Arab Saudi dan UEA tetap sangat bergantung pada minyak. Mesir menghadapi krisis ekonomi yang akan datang, sementara Iran sedang berjuang untuk keluar dari satu dekade pertumbuhan yang lambat yang semakin terhambat oleh sanksi-sanksi AS. Ethiopia terlibat dalam konflik sipil dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.



Tidak satu pun dari negara-negara ini yang menyediakan informasi ekonomi yang luas dan transparan seperti yang disediakan oleh pemerintah AS mengenai kondisi ekonominya kepada para investor. Meskipun potensi ekonomi negara-negara BRICS secara inheren menarik bagi para investor, negara-negara ini tidak memberikan kedalaman finansial dan keamanan pasar yang ditawarkan oleh ekonomi Amerika.

Selain itu, BRICS tidak memiliki landasan politik atau ideologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan koordinasi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang sering diperdebatkan yang diperlukan untuk mempertahankan mata uang bersama. Bahkan, beberapa negara ini memiliki persaingan geopolitik yang mendalam.

Cadangan Devisa yang Terfragmentasi

Tantangan-tantangan yang terkait dengan pengembangan mata uang BRICS tidak meniadakan nilai kebijakan ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi BRICS, memburuknya hubungan AS-China, dan perluasan penggunaan sanksi oleh AS, negara-negara yang menginginkan perdagangan dan investasi yang fleksibel lintas negara akan membutuhkan mata uang cadangan yang dapat bersaing atau menggantikan dolar.

Apakah ini mata uang BRICS, mata uang salah satu anggota, atau alternatif lain, kemunculannya sebagai mata uang cadangan akan didasarkan pada permintaan internasional yang didukung oleh transparansi dan kepercayaan. Daripada melihat dolar digantikan oleh mata uang tunggal lebih cenderung melihat fragmentasi cadangan devisa karena perdagangan dan investasi direstrukturisasi untuk mencerminkan dunia yang semakin multipolar.

Permintaan untuk dolar akan tetap kuat, tetapi kepemilikan renminbi, rupee dan mata uang lainnya akan meningkat, bahkan ketika perdagangan dan investasi menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dan biaya transaksi yang lebih tinggi.

Dalam mempersiapkan hal ini, negara-negara MENA memiliki kepentingan dalam proses dedolarisasi yang terkelola dan terkoordinasi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk fragmentasi yang akan datang dengan memperkuat kepemilikan cadangan alternatif mereka, termasuk renminbi, rupee, dan emas.

Mereka juga telah memprioritaskan kerja sama dengan India dan China untuk menjamin bahwa mata uang mereka dapat ditukarkan, terutama dalam konteks penjualan minyak. Pada saat yang sama, negara-negara MENA memiliki kepentingan untuk melindungi dolar dari guncangan. Hal ini mungkin memerlukan sekutu Amerika di kawasan ini untuk meningkatkan hubungan mereka dengan AS untuk membujuknya agar memfokuskan kebijakan ekonominya untuk menstabilkan dolar daripada mempersenjatainya.