Muak Diatur Barat, Rusia Ajak Mitra BRICS Bikin Alternatif IMF

JAKARTA - Rusia, yang memimpin kelompok BRICS tahun ini, telah meminta para mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini.

BRICS, yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China, telah berkembang hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Keanggotaan BRIC diperkirakan bakal bertambah di akhir KTT di Rusia tersebut.



Pejabat tinggi keuangan dan bank sentral BRICS akan bertemu di Moskow minggu ini. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Karena itu, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

"IMF dan Bank Dunia tidak menjalankan peran mereka. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata Siluanov dalam sebuah acara pada hari pertama pertemuan seperti dilansir Reuters, Jumat (11/10/2024). "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tambah Siluanov.



Cadangan devisa Rusia dalam dolar dan euro dibekukan dan sistem keuangannya sangat terpukul oleh sanksi oleh Barat setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Negara tersebut terputus dari pasar modal internasional.

Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan dalam transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, karena bank-bank di negara-negara ini takut akan tindakan hukuman dari regulator Barat.

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, sebelumnya telah berbicara tentang sistem pembayaran Jembatan BRICS, yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota, tetapi kemajuannya berjalan lambat.

Satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki negara-negara BRICS saat ini adalah Bank Pembangunan Baru yang dibentuk pada tahun 2015 untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya.