Penghargaan ke Jiwasraya Viral, Rhenald Kasali: Ada Yang Mengalihkan Persoalan
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Rhenald Kasali angkat bicara terkait soal penghargaan Product Development Terbaik yang diberikan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 November 2018. Hal itu kini menjadi viral dan dipertanyakan banyak pihak, lantaran penghargaan tersebut diberikan sebulan setelah perusahaan asuransi tersebut mengalami gagal bayar atau default polis nasabah produk JS Saving Plan senilai Rp802 miliar.
“Ada Yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track itu. Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur,” ujarnya.
Rhenald sendiri sebagai informasi merupakan salah satu yang menjadi Ketua Dewan Juri BUMN Branding & Marketing Award 2018 yang diselenggarakan Majalah BUMN Track. Tak hanya itu menurut website resminya, pada tahun yang sama tercatat Jiwasraya juga menerima banyak penghargaan mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi.
Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan mentri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.
Lebih lanjut Rhenald menjelaskan, bahwa fraud di perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi. "Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.
Menurutnya untuk menangkap pelaku kejahatan tak bisa dilakukan asal bicara. Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang telah menimbulkan unsur kerugian negara. “Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri," paparnya.
“Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permainan si pelaku. Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” tambah Rhenald Kasali.
Seperti diketahui saat ini, perusahaan Jiwasraya terjerat default lebih besar lagi, yaitu Rp 12,4 triliun. Situasi ini ditengarai terjadi karena pengelolaan investasi pada dana nasabah JS Saving Plan yang tidak tepat. Kini, Jiwasraya pun meminta dana talangan atau bailout sebesar Rp 32 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatasi persoalan ini.
Menurutnya kemunculan soal penghargaan ini sebagai salah satu upaya mengalihkan perhatian. Dimana terang dia, sebagaimana diketahui pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan. “Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik,” tambahnya.
Kasus Jiwasraya sendiri merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam yang diketahui bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapus bukukan. Dan laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publikpun tidak tahu.
Penghapusbukuan memerlukan persetujuan pemegang saham karena ada unsur kerugian negara. Rumitnya kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik, yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp13,6 trilyun.
Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara. “Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?,” tambahnya.
Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year. “ Semuanya bersifat nonkomersial,” ujarnya.
Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansi Top 5, PWC dan dinyatakan untung Rp1,6 Triliun pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7 Triliun. Namun direksi baru mencium “bau amis” dan meminta KAP mengecek kembali sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.
Belakangan, kantor akuntan PricewaterhouseCoopers atau PWC mengaudit kembali laporan keuangan dari Jiwasraya. Barulah dari hasil audit tersebut, terungkap jiwa keuntungan Jiwasraya tidaknya sampai Rp 2,4 triliun, tapi menciut jadi Rp 360 miliar saja.
Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi Rp13,6 Triliun. Penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017,” tambahnya.
“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakunya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik, “ tutupnya.
“Ada Yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track itu. Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur,” ujarnya.
Rhenald sendiri sebagai informasi merupakan salah satu yang menjadi Ketua Dewan Juri BUMN Branding & Marketing Award 2018 yang diselenggarakan Majalah BUMN Track. Tak hanya itu menurut website resminya, pada tahun yang sama tercatat Jiwasraya juga menerima banyak penghargaan mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi.
Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan mentri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.
Lebih lanjut Rhenald menjelaskan, bahwa fraud di perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi. "Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.
Menurutnya untuk menangkap pelaku kejahatan tak bisa dilakukan asal bicara. Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang telah menimbulkan unsur kerugian negara. “Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri," paparnya.
“Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permainan si pelaku. Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” tambah Rhenald Kasali.
Seperti diketahui saat ini, perusahaan Jiwasraya terjerat default lebih besar lagi, yaitu Rp 12,4 triliun. Situasi ini ditengarai terjadi karena pengelolaan investasi pada dana nasabah JS Saving Plan yang tidak tepat. Kini, Jiwasraya pun meminta dana talangan atau bailout sebesar Rp 32 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatasi persoalan ini.
Menurutnya kemunculan soal penghargaan ini sebagai salah satu upaya mengalihkan perhatian. Dimana terang dia, sebagaimana diketahui pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan. “Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik,” tambahnya.
Kasus Jiwasraya sendiri merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam yang diketahui bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapus bukukan. Dan laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publikpun tidak tahu.
Penghapusbukuan memerlukan persetujuan pemegang saham karena ada unsur kerugian negara. Rumitnya kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik, yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp13,6 trilyun.
Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara. “Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?,” tambahnya.
Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year. “ Semuanya bersifat nonkomersial,” ujarnya.
Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansi Top 5, PWC dan dinyatakan untung Rp1,6 Triliun pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7 Triliun. Namun direksi baru mencium “bau amis” dan meminta KAP mengecek kembali sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.
Belakangan, kantor akuntan PricewaterhouseCoopers atau PWC mengaudit kembali laporan keuangan dari Jiwasraya. Barulah dari hasil audit tersebut, terungkap jiwa keuntungan Jiwasraya tidaknya sampai Rp 2,4 triliun, tapi menciut jadi Rp 360 miliar saja.
Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi Rp13,6 Triliun. Penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017,” tambahnya.
“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakunya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik, “ tutupnya.
(akr)