Barang Impor Ilegal Menjamur, Menperin Berharap Bukan Gimmick
Senin, 18 November 2024 - 22:48 WIB
loading...
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita meminta penegak hukum konsisten melakukan tindakan tegas terhadap penyelundupan barang impor ilegal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita meminta penegak hukum konsisten melakukan tindakan tegas terhadap penyelundupan barang impor ilegal . Sebelumnya diungkapkan nilai transaksi penyelundupan di Indonesia sangat fantastis, yakni selama 4 tahun terakhir mencapai Rp216 triliun.
"Kami berharap penindakan atas penyelundupan dan impor ilegal ini bukanlah gimmick dan tindakan anget-anget tai ayam. Ke depannya, Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai harus konsisten terus menindak barang yang masuk Indonesia," katanya, Senin (18/11/2024).
Baca Juga: Fantastis! Nilai Penyelundupan di Indonesia Selama 4 Tahun Capai Rp216 Triliun
Selain meminta penegakan hukum untuk tegas, Menperin juga berharap agar ke depan, pengawasan dan penindakan penyeludupan dan barang ilegal tidak hanya dilakukan pada pelabuhan masuk yang besar-besar saja tapi juga di jalur tikus.
Di sisi lain juga meminta agar dilakukan perbaikan dari sisi regulasi, mengingat regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan industri dalam negeri terpukul.
"Industri menderita karena barang impor legal yang murah masuk pada pasar domestik. Beberapa regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia," imbuhnya.
Untuk diketahui, Menperin sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur. Menurutnya, ini dilakukan dalam rangka melindungi industri manufaktur dalam negeri.
Menperin Agus mengatakan pihaknya telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang salah satu program prioritasnya adalah pemindahan pelabuhan impor. Terobosan ini disebutnya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” jelasnya.
Baca Juga: Tekstil Ilegal Asal China Digagalkan Masuk Indonesia, Nilainya Rp90 Miliar
Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.
“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.
Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.
"Kami berharap penindakan atas penyelundupan dan impor ilegal ini bukanlah gimmick dan tindakan anget-anget tai ayam. Ke depannya, Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai harus konsisten terus menindak barang yang masuk Indonesia," katanya, Senin (18/11/2024).
Baca Juga: Fantastis! Nilai Penyelundupan di Indonesia Selama 4 Tahun Capai Rp216 Triliun
Selain meminta penegakan hukum untuk tegas, Menperin juga berharap agar ke depan, pengawasan dan penindakan penyeludupan dan barang ilegal tidak hanya dilakukan pada pelabuhan masuk yang besar-besar saja tapi juga di jalur tikus.
Di sisi lain juga meminta agar dilakukan perbaikan dari sisi regulasi, mengingat regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan industri dalam negeri terpukul.
"Industri menderita karena barang impor legal yang murah masuk pada pasar domestik. Beberapa regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia," imbuhnya.
Untuk diketahui, Menperin sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur. Menurutnya, ini dilakukan dalam rangka melindungi industri manufaktur dalam negeri.
Menperin Agus mengatakan pihaknya telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang salah satu program prioritasnya adalah pemindahan pelabuhan impor. Terobosan ini disebutnya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” jelasnya.
Baca Juga: Tekstil Ilegal Asal China Digagalkan Masuk Indonesia, Nilainya Rp90 Miliar
Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.
“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.
Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.
(akr)
Lihat Juga :
