Hitungan Ketum Kadin Soal Kenaikan PPN Jadi 12%: Rp75 Triliun Bakal Masuk ke Kas Negara
Senin, 02 Desember 2024 - 20:52 WIB
loading...
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menilai, rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% di awal 2025 bakal menambah kapasitas fiskal negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menilai, rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% di awal 2025 bakal menambah kapasitas fiskal negara. Sehingga, otoritas bisa mendanai sejumlah program strategis nasional (PSN).
Pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan anggaran dengan nilai yang fantastik. Anindya menyebut, sekitar Rp75 triliun akan masuk ke kas negara dan bisa dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis .
Baca Juga: 5 Negara dengan Tarif PPN di Atas 12%
Dalam hitungan makro, terkereknya pajak pertambahan nilai sebesar 1% dipandang positif, bila dana yang dihimpun kembali dimanfaatkan untuk program strategis atau berdampak langsung bagi perekonomian nasional, termasuk produktivitas masyarakat.
“Tujuannya ini kan secara makro untuk mendapatkan dana yang mungkin bisa mendanai makanan bergizi, kalau gak salah bisa dapat Rp75 triliun,” ujar Anindya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).
Makan Bergizi Gratis misalnya dipandang penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan asupan anak-anak. Sehingga, dalam jangka panjang akan memperkuat produktivitas.
“Masyarakat bisa menikmati gizi lebih baik untuk masa depan kita ini, langsung tidak langsung ini akan berpengaruh dengan produktivitas. Bukan hanya produktivitas hari ini, tapi masa depan juga,” beber dia.
Kadin secara institusional tak menafikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi menekan pelaku usaha. Namun, organisasi para pengusaha kelas kakap ini masih harus melihat kebijakan pengecualian lain yang akan diberikan pemerintah.
Artinya, bila PPN 12% resmi diterapkan di awal 2025 dan dibarengi oleh insentif fiskal bagi industri, maka kebijakan tersebut didukung penuh oleh Kadin. “PPN itu kan kita masih melihat dulu nih, apakah dijalankan langsung atau tidak, tapi kita di Kadin kan harus melihatnya secara utuh,” ucap Anindya.
Baca Juga: Kenaikan PPN 12% Ditunda, Ekonom Sebut Tetap Berisiko Tinggi
“Bahwa 12 persen ini, yang saya dengar kemarin Pak Menko Airlangga hadir di Rapimnas Kadin, bicara bahwa akan banyak pengecualian, terutama untuk industri yang padat kerja,” lanjutnya.
“Tapi saya optimis karena niatnya baik, tujuannya jelas, dan saya rasa orang bilang money follow idea’s. Kalau idenya benar, uang di dunia itu banyak, tinggal idenya sama kepercayaannya aja,” tutur dia.
Pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan anggaran dengan nilai yang fantastik. Anindya menyebut, sekitar Rp75 triliun akan masuk ke kas negara dan bisa dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis .
Baca Juga: 5 Negara dengan Tarif PPN di Atas 12%
Dalam hitungan makro, terkereknya pajak pertambahan nilai sebesar 1% dipandang positif, bila dana yang dihimpun kembali dimanfaatkan untuk program strategis atau berdampak langsung bagi perekonomian nasional, termasuk produktivitas masyarakat.
“Tujuannya ini kan secara makro untuk mendapatkan dana yang mungkin bisa mendanai makanan bergizi, kalau gak salah bisa dapat Rp75 triliun,” ujar Anindya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).
Makan Bergizi Gratis misalnya dipandang penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan asupan anak-anak. Sehingga, dalam jangka panjang akan memperkuat produktivitas.
“Masyarakat bisa menikmati gizi lebih baik untuk masa depan kita ini, langsung tidak langsung ini akan berpengaruh dengan produktivitas. Bukan hanya produktivitas hari ini, tapi masa depan juga,” beber dia.
Kadin secara institusional tak menafikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi menekan pelaku usaha. Namun, organisasi para pengusaha kelas kakap ini masih harus melihat kebijakan pengecualian lain yang akan diberikan pemerintah.
Artinya, bila PPN 12% resmi diterapkan di awal 2025 dan dibarengi oleh insentif fiskal bagi industri, maka kebijakan tersebut didukung penuh oleh Kadin. “PPN itu kan kita masih melihat dulu nih, apakah dijalankan langsung atau tidak, tapi kita di Kadin kan harus melihatnya secara utuh,” ucap Anindya.
Baca Juga: Kenaikan PPN 12% Ditunda, Ekonom Sebut Tetap Berisiko Tinggi
“Bahwa 12 persen ini, yang saya dengar kemarin Pak Menko Airlangga hadir di Rapimnas Kadin, bicara bahwa akan banyak pengecualian, terutama untuk industri yang padat kerja,” lanjutnya.
“Tapi saya optimis karena niatnya baik, tujuannya jelas, dan saya rasa orang bilang money follow idea’s. Kalau idenya benar, uang di dunia itu banyak, tinggal idenya sama kepercayaannya aja,” tutur dia.
(akr)
Lihat Juga :
