Belanja Rp2.747 Triliun Jadi Senjata Sri Mulyani Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Selasa, 01 September 2020 - 14:47 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Sehingga, RAPBN tahun 2021 disusun sebagai instrumen countercyclical untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
"Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5 - 5,5%," terang Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Rp356,5 Triliun Disiapkan Sri Mulyani Tahun Depan, Termasuk untuk Vaksin Covid-19 )
Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengungkapkan, pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dimana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian atau Lembaga (K/L)," tambah Ani.
Dia mengatakan, hal ini bertujuan agar program K/L lebih terintegrasi dan bersifat lintas, melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program, serta harmonis antara belanja pusat maupun belanja daerah.
(Baca Juga: Jokowi Mulai Wanti-wanti Gubernur se-Indonesia, Kuartal III Bisa Resesi )
"Perbaikan pengelolaan fiskal lainnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi belanja operasional K/L dan juga di Pemda, guna menyesuaikan dengan kondisi pola kerja yang baru ke depan, didasarkan pada pengalaman di tahun 2020 ini," jelas Ani.
Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, dia berharap kualitas belanja berbasis kinerja dapat ditingkatkan untuk diarahkan pada belanja yang produktif. "Belanja produktif dalam mendukung reformasi kesehatan, peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan," pungkasnya.
"Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5 - 5,5%," terang Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Rp356,5 Triliun Disiapkan Sri Mulyani Tahun Depan, Termasuk untuk Vaksin Covid-19 )
Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengungkapkan, pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dimana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian atau Lembaga (K/L)," tambah Ani.
Dia mengatakan, hal ini bertujuan agar program K/L lebih terintegrasi dan bersifat lintas, melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program, serta harmonis antara belanja pusat maupun belanja daerah.
(Baca Juga: Jokowi Mulai Wanti-wanti Gubernur se-Indonesia, Kuartal III Bisa Resesi )
"Perbaikan pengelolaan fiskal lainnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi belanja operasional K/L dan juga di Pemda, guna menyesuaikan dengan kondisi pola kerja yang baru ke depan, didasarkan pada pengalaman di tahun 2020 ini," jelas Ani.
Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, dia berharap kualitas belanja berbasis kinerja dapat ditingkatkan untuk diarahkan pada belanja yang produktif. "Belanja produktif dalam mendukung reformasi kesehatan, peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
