Soal Perppu Reformasi Keuangan, Trump yang Paling Kontroversial Saja Tak Mengintervensi The Fed
Selasa, 01 September 2020 - 21:58 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, upaya mencegah krisis di tengah pandemi bukan perppu reformasi keuangan yang diperlukan, tapi penguatan lembaga-lembaga yang ada dalam KSSK, termasuk LPS dan perampingan penanganan bank bermasalah karena di UU LPS dan lainnya memungkinkan hal tersebut.
Menurut Dradjad, kondisi yang harus disoroti saat ini adalah penerimaan negara sejak 2005 yang tidak bisa memenuhi target, bukan permasalahan sektor moneter dan keuangan."Kita lihat banyak shortfall malah semakin besar dan negara tidak punya tabungan fiskal yang cukup," katanya.
Dia juga mengingatkan soal independensi BI sangat penting. Pemerintah jangan mengutak-atik peran BI sebagai lender of the last resort. Semua negara maju yang demokratis, AS hingga Inggris, tetap menjunjung independensi bank sentral. ( Baca juga:PSI Kecam Aksi Pelecehan Terhadap Kitab Suci Alquran di Norwegia )
"Bahkan Presiden Trump yang paling kontroversial sekalipun tapi tidak mengintervensi kebijakan The Fed," katanya.
Dradjad melihat perppu nantinya akan menekan independensi otoritas moneter dan keuangan. Langkah tersebut berpotensi menciptakan ditaktor moneter dan keuangan tanpa kontrol yang maksimal dari legislator dan aparat hukum.
Menurut Dradjad, kondisi yang harus disoroti saat ini adalah penerimaan negara sejak 2005 yang tidak bisa memenuhi target, bukan permasalahan sektor moneter dan keuangan."Kita lihat banyak shortfall malah semakin besar dan negara tidak punya tabungan fiskal yang cukup," katanya.
Dia juga mengingatkan soal independensi BI sangat penting. Pemerintah jangan mengutak-atik peran BI sebagai lender of the last resort. Semua negara maju yang demokratis, AS hingga Inggris, tetap menjunjung independensi bank sentral. ( Baca juga:PSI Kecam Aksi Pelecehan Terhadap Kitab Suci Alquran di Norwegia )
"Bahkan Presiden Trump yang paling kontroversial sekalipun tapi tidak mengintervensi kebijakan The Fed," katanya.
Dradjad melihat perppu nantinya akan menekan independensi otoritas moneter dan keuangan. Langkah tersebut berpotensi menciptakan ditaktor moneter dan keuangan tanpa kontrol yang maksimal dari legislator dan aparat hukum.
(uka)
Lihat Juga :
