Soal Perppu Reformasi Keuangan, Trump yang Paling Kontroversial Saja Tak Mengintervensi The Fed
Selasa, 01 September 2020 - 21:58 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior Indef , Dradjad Wibobo, mengkritisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) reformasi sistem keuangan yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, beleid itu aneh karena ibarat mengganti fondasi rumah tepat di saat terjadi badai.
Drajad mengingatkan, lembaga pemerintah agar jangan saling membongkar fondasi rumah di saat terjadi badai. Namun yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan memperkuat pintu atau jendela rumah agar kuat diterpa angin kencang. ( Baca juga:Ngerrihh, Perppu Reformasi Sistem Keuangan Buka Peluang Impeachment Jokowi )
"Jangan bongkar fondasinya. Tapi cukup sekedar perkuat pintu atau jendelanya. Artinya perkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Kemenkeu," ujar Drajad dalam webinar Forum Diskusi Finansial di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, masalah utama adalah kurang harmonisnya antar-otoritas dan solusi yang tidak sinkron. Karena itu harusnya singkronkan setiap kekurangan regulator dan mau saling melihat kemampuan.
"Solusinya perampingan dan screening untuk persiapkan diri. Jadi solusinya bukan perppu," ujarnya.
Mengeluarkan perppu reformasi sistem keuangan akan memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bingung dan panik. Ini akan menghasilkan efek berantai yang buruk.
"Bila alasannya genting akan memberikan kesan pemerintah bingung dan panik, semua ditabrak," ujarnya.
Menurutnya, upaya mencegah krisis di tengah pandemi bukan perppu reformasi keuangan yang diperlukan, tapi penguatan lembaga-lembaga yang ada dalam KSSK, termasuk LPS dan perampingan penanganan bank bermasalah karena di UU LPS dan lainnya memungkinkan hal tersebut.
Menurut Dradjad, kondisi yang harus disoroti saat ini adalah penerimaan negara sejak 2005 yang tidak bisa memenuhi target, bukan permasalahan sektor moneter dan keuangan."Kita lihat banyak shortfall malah semakin besar dan negara tidak punya tabungan fiskal yang cukup," katanya.
Dia juga mengingatkan soal independensi BI sangat penting. Pemerintah jangan mengutak-atik peran BI sebagai lender of the last resort. Semua negara maju yang demokratis, AS hingga Inggris, tetap menjunjung independensi bank sentral. ( Baca juga:PSI Kecam Aksi Pelecehan Terhadap Kitab Suci Alquran di Norwegia )
"Bahkan Presiden Trump yang paling kontroversial sekalipun tapi tidak mengintervensi kebijakan The Fed," katanya.
Dradjad melihat perppu nantinya akan menekan independensi otoritas moneter dan keuangan. Langkah tersebut berpotensi menciptakan ditaktor moneter dan keuangan tanpa kontrol yang maksimal dari legislator dan aparat hukum.
Drajad mengingatkan, lembaga pemerintah agar jangan saling membongkar fondasi rumah di saat terjadi badai. Namun yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan memperkuat pintu atau jendela rumah agar kuat diterpa angin kencang. ( Baca juga:Ngerrihh, Perppu Reformasi Sistem Keuangan Buka Peluang Impeachment Jokowi )
"Jangan bongkar fondasinya. Tapi cukup sekedar perkuat pintu atau jendelanya. Artinya perkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Kemenkeu," ujar Drajad dalam webinar Forum Diskusi Finansial di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, masalah utama adalah kurang harmonisnya antar-otoritas dan solusi yang tidak sinkron. Karena itu harusnya singkronkan setiap kekurangan regulator dan mau saling melihat kemampuan.
"Solusinya perampingan dan screening untuk persiapkan diri. Jadi solusinya bukan perppu," ujarnya.
Mengeluarkan perppu reformasi sistem keuangan akan memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bingung dan panik. Ini akan menghasilkan efek berantai yang buruk.
"Bila alasannya genting akan memberikan kesan pemerintah bingung dan panik, semua ditabrak," ujarnya.
Menurutnya, upaya mencegah krisis di tengah pandemi bukan perppu reformasi keuangan yang diperlukan, tapi penguatan lembaga-lembaga yang ada dalam KSSK, termasuk LPS dan perampingan penanganan bank bermasalah karena di UU LPS dan lainnya memungkinkan hal tersebut.
Menurut Dradjad, kondisi yang harus disoroti saat ini adalah penerimaan negara sejak 2005 yang tidak bisa memenuhi target, bukan permasalahan sektor moneter dan keuangan."Kita lihat banyak shortfall malah semakin besar dan negara tidak punya tabungan fiskal yang cukup," katanya.
Dia juga mengingatkan soal independensi BI sangat penting. Pemerintah jangan mengutak-atik peran BI sebagai lender of the last resort. Semua negara maju yang demokratis, AS hingga Inggris, tetap menjunjung independensi bank sentral. ( Baca juga:PSI Kecam Aksi Pelecehan Terhadap Kitab Suci Alquran di Norwegia )
"Bahkan Presiden Trump yang paling kontroversial sekalipun tapi tidak mengintervensi kebijakan The Fed," katanya.
Dradjad melihat perppu nantinya akan menekan independensi otoritas moneter dan keuangan. Langkah tersebut berpotensi menciptakan ditaktor moneter dan keuangan tanpa kontrol yang maksimal dari legislator dan aparat hukum.
(uka)
Lihat Juga :
