Kuota Elpiji Subsidi Dipangkas, Anggota DPR Cecar Menteri ESDM
Rabu, 02 September 2020 - 14:16 WIB
loading...
Komisi VII DPR mempertanyakan dipangkasnya kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2021 mendatang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah dalam penentuan kuota elpiji bersubsidi alias elpiji 3 kilogram (kg) untuk tahun anggaran 2021.
Pasalnya, dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah memutuskan untuk menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Padahal, dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM pada 29 Juni 2020 disepakati jumlah penyediaan elpiji 3 kg berada di rentang 7,5 juta - 7,8 juta metrik ton.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Doni Maryadi menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon meningkat setiap tahunnya. Apalagi, dengan masih belum redanya pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.
(Baca Juga: Digunakan Petani, Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Wajo)
"Seyogianya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta - 7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi," katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR, Rabu (2/9/2020).
Senada dengan Doni, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Subarna, mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan. "Dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin," katanya.
Lalu, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Maman Abdurahman mengatakan tidak setuju jika penyaluran subsidi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran harus ditimpakan ke masyarakat dengan mengurangi kuota elpiji 3 kg. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg ini agar tetap sasaran.
(Baca Juga: ESDM: Keringanan Tagihan Tarif Listrik Dorong Roda Ekonomi)
"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," tandasnya.
Pasalnya, dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah memutuskan untuk menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Padahal, dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM pada 29 Juni 2020 disepakati jumlah penyediaan elpiji 3 kg berada di rentang 7,5 juta - 7,8 juta metrik ton.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Doni Maryadi menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon meningkat setiap tahunnya. Apalagi, dengan masih belum redanya pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.
(Baca Juga: Digunakan Petani, Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Wajo)
"Seyogianya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta - 7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi," katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR, Rabu (2/9/2020).
Senada dengan Doni, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Subarna, mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan. "Dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin," katanya.
Lalu, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Maman Abdurahman mengatakan tidak setuju jika penyaluran subsidi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran harus ditimpakan ke masyarakat dengan mengurangi kuota elpiji 3 kg. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg ini agar tetap sasaran.
(Baca Juga: ESDM: Keringanan Tagihan Tarif Listrik Dorong Roda Ekonomi)
"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
