Pertamina Rokan Diminta Jangan Tinggalkan Pengusaha Lokal
Rabu, 02 September 2020 - 21:49 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pertamina Hulu Rokan (PHR) diminta tetap memperhatikan mitra bisnis atau vendor dari pengusaha lokal di Provinsi Riau . Sekaligus memastikan tenaga kerja perminyakan, khususnya tenaga kerja lokal eks PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), tetap dipekerjakan. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Dumai, Riau, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (2/9/2020).
Penegasan itu disampaikan LaNyalla kepada Presiden Direktur PHR Ricardo Perdana Yudantoro dalam agenda kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Provinsi Riau yang berlangsung selama tiga hari. “Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil,” ungkap LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu memaklumi bahwa PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis, karena kerja sama PSC yang dianut menggunakan skema gross split. “Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama,” tukasnya. ( Baca juga:Sri Mulyani dan Komisi XI Rapat Selama Delapan Jam, Apa Sih Hasilnya? )
Sebab, di mata LaNyalla, BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua. Pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. Kalau apple to apple pasti BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang. “Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” tandasnya.
Mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, karena sempat mengalami penurunan drastis produksi. Ia minta agar proses transisi ini berjalan baik, agar pada 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. “Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” pungkasnya.
Penegasan itu disampaikan LaNyalla kepada Presiden Direktur PHR Ricardo Perdana Yudantoro dalam agenda kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Provinsi Riau yang berlangsung selama tiga hari. “Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil,” ungkap LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu memaklumi bahwa PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis, karena kerja sama PSC yang dianut menggunakan skema gross split. “Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama,” tukasnya. ( Baca juga:Sri Mulyani dan Komisi XI Rapat Selama Delapan Jam, Apa Sih Hasilnya? )
Sebab, di mata LaNyalla, BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua. Pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. Kalau apple to apple pasti BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang. “Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” tandasnya.
Mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, karena sempat mengalami penurunan drastis produksi. Ia minta agar proses transisi ini berjalan baik, agar pada 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. “Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” pungkasnya.
Lihat Juga :
