Perluas Pembayaran Non Tunai, SIM Diuji Coba Jadi E-Money

Kamis, 13 Februari 2020 - 17:18 WIB
Perluas Pembayaran Non Tunai, SIM Diuji Coba Jadi E-Money
Perluas Pembayaran Non Tunai, SIM Diuji Coba Jadi E-Money
A A A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus memperluas sistem pembayaran non tunai yang tidak hanya di pusat tapi hingga ke pelosok daerah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, salah satu yang akan diperluas hingga ke daerah adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai uang elektronik atau e-money.

Sambung Perry menerangkan, perluasan Smart SIM ini sebagai salah satu upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda). Sehingga transaksi secara nontunai akan semakin meluas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penandatanganan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

"Sekarang SIM juga uji coba, untuk DKI SIM sudah bisa jadi e-money (uang elektronik), bisa bayar tol dan lain-lain. Mudah-mudahan dalam 3 bulan bisa diperluas ke berbagai daerah," ujar Perry Warjiyo di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Perry berharap, sistem ini bisa diterapkan dalam waktu dekat secara nasional. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pusat tetapi juga daerah. Sebagai informasi Smart SIM dilengkapi dengan ragam fitur canggih, berbeda dari SIM pada umumnya. Di antaranya memuat data pelanggaran hingga data kecelakaan si pengguna.

SIM ini juga memiliki fungsi uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar tol, parkir ataupun sebagai alat transaksi saat berbelanja. Pengisian saldo maksimal di Smart SIM itu sebesar Rp2 juta.

Perry menyatakan, melalui perluasan elektronifikasi di daerah bisa mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, termasuk anggaran dari pusat ke daerah. Selain itu, bakal meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. "Dengan efektivitas dan efisiensi melalui elektronifikasi, maka transaksi pemda juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun daerah. Juga mendorong inklusi keuangan di pusat dan daerah," paparnya.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4211 seconds (0.1#10.140)