Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Triliun
Senin, 10 Februari 2025 - 20:59 WIB
loading...
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan PHRI mulai was-was pemangkasan anggaran di Pemerintah Pusat maupun Daerah akan berdampak buruk terhadap kelangsungan sektor bisnis. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat maupun daerah akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran Pemerintah Pusat dan Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah kepada para pelaku usaha. Terutama di sektor industri, jasa, dan konstruksi yang diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
Baca Juga: Simalakama Efisiensi Anggaran Kementerian, Awas Menggerus Ekonomi Nasional
"Efisiensi pasti mempengaruhi government spending terutama belanja pemerintah termasuk hotel dan sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan tersebut akan dialokasikan kemana," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dilakukan kabinet Prabowo - Gibran ini bukan semata-mata mengurangi belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
"Salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilakukan penghematan, kita berharap bukan pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang bisa menciptakan multiplier efek kepada ekonomi kita," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pasar perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah daerah atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang sekaligus memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya
Karena menurutnya, acara-acara yang menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara tersebut yang biasanya banyak datang dari Pemerintah.
"Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, terutama kalau di daerah atau di luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri sepertinya masih bisa terbantu oleh aktivitas wisata," kata Perry.
Perry menambahkan, saat ini pengusaha di sektor perhotelan tengah menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak sampai membuat pendapatan hotel menurun hingga berdampak lebih jauh pada PHK.
"Kita saat ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan lainnya. Kita berharap efisiensi tidak merembet pada masalah ketenagakerjaan," pungkas Perry.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran Pemerintah Pusat dan Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah kepada para pelaku usaha. Terutama di sektor industri, jasa, dan konstruksi yang diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
Baca Juga: Simalakama Efisiensi Anggaran Kementerian, Awas Menggerus Ekonomi Nasional
"Efisiensi pasti mempengaruhi government spending terutama belanja pemerintah termasuk hotel dan sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan tersebut akan dialokasikan kemana," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dilakukan kabinet Prabowo - Gibran ini bukan semata-mata mengurangi belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
"Salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilakukan penghematan, kita berharap bukan pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang bisa menciptakan multiplier efek kepada ekonomi kita," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pasar perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah daerah atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang sekaligus memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya
Karena menurutnya, acara-acara yang menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara tersebut yang biasanya banyak datang dari Pemerintah.
"Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, terutama kalau di daerah atau di luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri sepertinya masih bisa terbantu oleh aktivitas wisata," kata Perry.
Perry menambahkan, saat ini pengusaha di sektor perhotelan tengah menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak sampai membuat pendapatan hotel menurun hingga berdampak lebih jauh pada PHK.
"Kita saat ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan lainnya. Kita berharap efisiensi tidak merembet pada masalah ketenagakerjaan," pungkas Perry.
(akr)
Lihat Juga :
