Subsidi Tak Efektif Dongkrak Daya Beli, Stok Motor Listrik Numpuk di Dealer
Selasa, 11 Februari 2025 - 15:05 WIB
loading...
Subsidi motor listrik dinilai tidak efektif mendorong daya beli masyarakat. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan subsidi motor listrik dinilai tidak efektif mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal itu tercermin dari fenomena penumpukan motor listrik di sebagian besar dealer dalam beberapa bulan terakhir.
"Sejumlah faktor bisa dikaitkan dengan kondisi ini, mulai dari ketidakjelasan kebijakan pemerintah hingga infrastruktur yang belum memadai. Namun, akar masalah yang paling mendasar dan tidak bisa dipungkiri adalah daya beli masyarakat yang terus menurun," ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat kepada SindoNews, Selasa (11/2/2025).
Dia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan subsidi sebesar Rp7 juta untuk mendorong penggunaan motor listrik dengan target penjualan sebanyak 600.000 unit pada 2024. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan, karena hanya sekitar 60.000 unit yang terjual. Harga motor listrik yang tetap berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta setelah subsidi, masih menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
"Ini menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan tidak terlalu efektif dalam mendorong daya beli masyarakat, yang masih terbebani harga awal yang dianggap tinggi serta kekhawatiran akan biaya operasional jangka panjang," kata dia.
Baca Juga: Januari 2025 Sudah Lewat, Penjualan Motor Turun dibanding Tahun Lalu
Menurut dia inflasi yang fluktuatif, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, serta ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. "Alih-alih membeli motor listrik, banyak yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menghemat pengeluaran," kata dia.
Hal itu berdampak langsung pada permintaan motor listrik, yang menurun drastis dan menyebabkan dealer-dealer mengalami surplus stok yang sulit terjual. Meskipun motor listrik menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dan bebas pajak, harga awal yang masih cukup tinggi tetap menjadi penghalang utama bagi banyak kalangan.
Lebih jauh, skema subsidi motor listrik ini masih memiliki banyak kelemahan. Penyerapannya rendah, dan lebih banyak menguntungkan motor listrik dari luar negeri ketimbang produk lokal. Akibatnya, motor listrik asal luar negeri tetap lebih digemari dibandingkan motor listrik buatan dalam negeri, yang harganya lebih terjangkau. Selain itu, ada juga kekhawatiran masyarakat terkait biaya perawatan dan ketahanan baterai motor listrik. Dalam jangka panjang, biaya tambahan bisa saja muncul dan menambah beban finansial.
Tak hanya itu, masalah infrastruktur juga turut menghambat penjualan motor listrik. Achmad mengatakan, akses ke stasiun pengisian daya yang terbatas, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan, menjadikan motor listrik belum menjadi pilihan utama.
"Bandingkan dengan motor bensin yang mudah mengisi bahan bakar di SPBU yang tersebar luas, motor listrik memerlukan ekosistem pengisian daya yang lebih lengkap. Jika infrastruktur pengisian daya masih minim, insentif atau subsidi apapun tidak akan banyak membantu peningkatan penjualan motor listrik," ungkapnya.
Baca Juga: Menko Airlangga Beri Isyarat Subsidi Rp7 Juta Motor Listrik Diperpanjang
Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya percaya pada keandalan dan ketahanan motor listrik dalam jangka panjang. Kekhawatiran tentang keawetan baterai dan biaya penggantian suku cadang semakin memperburuk ketidakpercayaan ini. Tanpa jaminan atau kebijakan perlindungan konsumen yang memadai, banyak yang lebih memilih kendaraan konvensional yang sudah terbukti ketahanannya.
"Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan, adalah program tukar tambah motor bensin dengan motor listrik. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk membeli motor listrik dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus menjual kendaraan lamanya secara terpisah," ucapnya.
"Sejumlah faktor bisa dikaitkan dengan kondisi ini, mulai dari ketidakjelasan kebijakan pemerintah hingga infrastruktur yang belum memadai. Namun, akar masalah yang paling mendasar dan tidak bisa dipungkiri adalah daya beli masyarakat yang terus menurun," ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat kepada SindoNews, Selasa (11/2/2025).
Dia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan subsidi sebesar Rp7 juta untuk mendorong penggunaan motor listrik dengan target penjualan sebanyak 600.000 unit pada 2024. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan, karena hanya sekitar 60.000 unit yang terjual. Harga motor listrik yang tetap berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta setelah subsidi, masih menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
"Ini menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan tidak terlalu efektif dalam mendorong daya beli masyarakat, yang masih terbebani harga awal yang dianggap tinggi serta kekhawatiran akan biaya operasional jangka panjang," kata dia.
Baca Juga: Januari 2025 Sudah Lewat, Penjualan Motor Turun dibanding Tahun Lalu
Menurut dia inflasi yang fluktuatif, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, serta ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. "Alih-alih membeli motor listrik, banyak yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menghemat pengeluaran," kata dia.
Hal itu berdampak langsung pada permintaan motor listrik, yang menurun drastis dan menyebabkan dealer-dealer mengalami surplus stok yang sulit terjual. Meskipun motor listrik menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dan bebas pajak, harga awal yang masih cukup tinggi tetap menjadi penghalang utama bagi banyak kalangan.
Lebih jauh, skema subsidi motor listrik ini masih memiliki banyak kelemahan. Penyerapannya rendah, dan lebih banyak menguntungkan motor listrik dari luar negeri ketimbang produk lokal. Akibatnya, motor listrik asal luar negeri tetap lebih digemari dibandingkan motor listrik buatan dalam negeri, yang harganya lebih terjangkau. Selain itu, ada juga kekhawatiran masyarakat terkait biaya perawatan dan ketahanan baterai motor listrik. Dalam jangka panjang, biaya tambahan bisa saja muncul dan menambah beban finansial.
Infrastruktur yang Belum Memadai
Tak hanya itu, masalah infrastruktur juga turut menghambat penjualan motor listrik. Achmad mengatakan, akses ke stasiun pengisian daya yang terbatas, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan, menjadikan motor listrik belum menjadi pilihan utama.
"Bandingkan dengan motor bensin yang mudah mengisi bahan bakar di SPBU yang tersebar luas, motor listrik memerlukan ekosistem pengisian daya yang lebih lengkap. Jika infrastruktur pengisian daya masih minim, insentif atau subsidi apapun tidak akan banyak membantu peningkatan penjualan motor listrik," ungkapnya.
Baca Juga: Menko Airlangga Beri Isyarat Subsidi Rp7 Juta Motor Listrik Diperpanjang
Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya percaya pada keandalan dan ketahanan motor listrik dalam jangka panjang. Kekhawatiran tentang keawetan baterai dan biaya penggantian suku cadang semakin memperburuk ketidakpercayaan ini. Tanpa jaminan atau kebijakan perlindungan konsumen yang memadai, banyak yang lebih memilih kendaraan konvensional yang sudah terbukti ketahanannya.
"Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan, adalah program tukar tambah motor bensin dengan motor listrik. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk membeli motor listrik dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus menjual kendaraan lamanya secara terpisah," ucapnya.
(nng)
Lihat Juga :
