Tsunami PHK Gulung Indonesia, Bagaimana Kondisi Ekonomi?
Senin, 03 Maret 2025 - 22:08 WIB
loading...
A
A
A
"Relaksasi kebijakan impor dalam beberapa tahun terakhir dinilai mempercepat kematian industri dalam negeri, terutama di sektor tekstil dan manufaktur elektronik," sambungnya.
Selain itu, sektor startup dan teknologi juga mengalami guncangan besar. Setelah fase ekspansi besar-besaran selama pandemi COVID-19, kini banyak perusahaan teknologi mulai melakukan efisiensi akibat kesulitan pendanaan dan pergeseran model bisnis.
Dicontohkan juga bahwa kasus eFishery adalah contoh nyata bagaimana perusahaan yang sebelumnya berkembang pesat kini harus merumahkan hampir semua karyawannya akibat masalah internal dan penurunan investasi.
Perusahaan fintech seperti Flip juga mengalami hal serupa, dengan PHK besar sebagai langkah untuk menekan biaya operasional dan bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.
Namun Ekonom Achmad Nur Hidayat mengutarakan, data makroekonomi semacam ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil yang dihadapi dunia usaha dan para pekerja. Sementara industri besar mengalami efisiensi tenaga kerja, para pekerja yang terkena PHK harus berjuang di tengah semakin ketatnya pasar tenaga kerja.
"Peningkatan angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dalam jangka menengah," ucapnya memperingatkan.
Menurutnya pemerintah memang telah mengambil beberapa langkah mitigasi untuk menekan dampak PHK, seperti memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), di mana pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan 60% dari gaji terakhir mereka selama enam bulan.
Selain itu, ada juga rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas untuk mengidentifikasi dan merespons lonjakan PHK di berbagai sektor. Upaya ini memang patut diapresiasi, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan gelombang PHK terus terjadi.
Pertama, kebijakan perdagangan harus lebih berpihak pada industri dalam negeri. Pengawasan terhadap impor perlu diperketat agar industri lokal tidak semakin tergerus oleh produk asing yang lebih murah.
Selain itu, sektor startup dan teknologi juga mengalami guncangan besar. Setelah fase ekspansi besar-besaran selama pandemi COVID-19, kini banyak perusahaan teknologi mulai melakukan efisiensi akibat kesulitan pendanaan dan pergeseran model bisnis.
Dicontohkan juga bahwa kasus eFishery adalah contoh nyata bagaimana perusahaan yang sebelumnya berkembang pesat kini harus merumahkan hampir semua karyawannya akibat masalah internal dan penurunan investasi.
Perusahaan fintech seperti Flip juga mengalami hal serupa, dengan PHK besar sebagai langkah untuk menekan biaya operasional dan bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.
Ekonomi Tumbuh, Tapi Mengapa PHK Meningkat?
Sementara itu pemerintah tetap optimis dengan kondisi ekonomi nasional di tengah meningkatnya PHK. Laporan resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, dan inflasi relatif terkendali.Namun Ekonom Achmad Nur Hidayat mengutarakan, data makroekonomi semacam ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil yang dihadapi dunia usaha dan para pekerja. Sementara industri besar mengalami efisiensi tenaga kerja, para pekerja yang terkena PHK harus berjuang di tengah semakin ketatnya pasar tenaga kerja.
"Peningkatan angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dalam jangka menengah," ucapnya memperingatkan.
Menurutnya pemerintah memang telah mengambil beberapa langkah mitigasi untuk menekan dampak PHK, seperti memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), di mana pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan 60% dari gaji terakhir mereka selama enam bulan.
Selain itu, ada juga rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas untuk mengidentifikasi dan merespons lonjakan PHK di berbagai sektor. Upaya ini memang patut diapresiasi, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan gelombang PHK terus terjadi.
Mencegah PHK Massal di Masa Depan?
Untuk mengatasi fenomena ini, Achmad menekankan, bahwa langkah-langkah strategis perlu segera diambil oleh pemerintah dan pelaku industri.Pertama, kebijakan perdagangan harus lebih berpihak pada industri dalam negeri. Pengawasan terhadap impor perlu diperketat agar industri lokal tidak semakin tergerus oleh produk asing yang lebih murah.
Lihat Juga :