alexametrics

Dampak Virus Corona, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terkoreksi

loading...
Dampak Virus Corona, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terkoreksi
Foto/Ilustrasi/Koran SINDO
A+ A-
JAKARTA - Upaya pemerintah menghadapi dampak wabah corona terhadap perekonomian tidak bakal berjalan mudah. Strategi apa pun yang bakal dilakukan tidak sepenuhnya mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi 5%.

Proyeksi pesimistis ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasar perhitungannya, koreksi akibat penurunan ekonomi China sebagai wabah corona dan pengaruhnya terhadap Indonesia mencapai 0,3% hingga 0,6%. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2020 hanya mencapai 4,7%.

Untuk menjaga pertumbuhan tidak tergerus, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam memberikan vitamin untuk menstimulus ekonomi Indonesia. Satu di antaranya stimulus untuk sektor wisata karena pemasukan ekonomi dari sektor tersebut banyak mengalami tekanan akibat wabah korona.



Selain stimulus untuk sektor wisata, dalam rapat terbatas sehari sebelumnya untuk mengatasi persoalan sama, pemerintah juga mengambil sejumlah langkah lain seperti mempercepat realisasi kartu prakerja, penambahan nilai untuk kartu sembako, insentif sektor pariwisata, insentif untuk penerbangan dan agen perjalanan, hingga sektor perumahan dengan nilai anggaran mendekati Rp10 triliun.

Menurut Sri Mulyani, berbagai stimulus tersebut sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana juga dipikirkan negara-negara berkembang. "Kami di pemerintah terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia menstimulus ekonomi dan mengambil counter cycle kebijakan yang ada. Seperti penurunan suku bunga," ungkap Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, kemarin.

Bank Indonesia (BI) mengakui dampak virus korona mulai terasa ke perekonomian Indonesia. Dampak itu bahkan bukan hanya dirasakan sektor riil, tapi juga industri keuangan dalam negeri. Kondisi ini terjadi karena aliran modal asing yang masuk Indonesia menjadi tertunda.

Aliran modal asing yang tersendat membuat pasar keuangan dan pasar saham anjlok. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga terus terkoreksi karena virus korona. Virus ini berdampak ke sektor riil, pariwisata, investasi, perdagangan, dan sekarang keuangan. “Sejak 27 Januari pasar jeblok karena dampak korona," ujar Deputi Gubernur BI Destry Damayanti di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, sejatinya ekonomi Indonesia sedang dalam tren yang bagus sebelum datang wabah virus korona. Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia pun semakin tinggi dengan peningkatan angka capital inflow.

Namun, setelah itu pasar keuangan berbalik. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor, Bank Indonesia langsung merespons dengan menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,75%. “Tapi, BI tidak bisa lakukan intervensi pasar. BI berusaha smoothing volatility dengan kebijakan yang dilakukan. Akhirnya arus modal masuk stabil, tidak menurun lebih jauh," jelasnya.

Dalam pandangannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law merupakan upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan. Begitu pun pemberian insentif untuk sektor pariwisata lewat pemberian diskon tiket pesawat maksimal 50%. “Kita lakukan konsep aksi untuk menstimulus domestik. Jadi, stimulus fiskal, sektor riil, Omnibus Law, dan terus melakukan monitor," katanya.

Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution menilai revisi yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah wajar mengingat dampak virus korona terhadap perekonomian nasional dan global ternyata lebih parah dibandingkan SARS maupun prediksi ekonom sebelumnya. "Dengan revisi ini, pemerintah tampaknya lebih realistis. Penyebaran virus korona ini memang menyebabkan ekspor menurun," ujar Damhuri hari ini di Jakarta.

Dia menilai, dampak tekanan terlihat pada aktivitas di beberapa sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pertambangan yang produknya diekspor juga akan menurun. Di samping itu, tekanan di sektor jasa seperti transportasi, hotel dan restoran, serta pariwisata juga akan menurun. “Tekanan tersebut khususnya karena penurunan turis yang datang ke Indonesia akibat virus korona,” sebutnya.

Namun, dia juga melihat Indonesia belum terdampak seperti perekonomian China atau Korsel sehingga harus melakukan relaksasi masif untuk menyelamatkan perekonomian nasionalnya. Menurutnya, ini karena porsi ekspor barang dan jasa dalam perekonomian Indonesia masih relatif kecil atau kurang dari 20%. "Maka dampak yang dirasakan oleh Indonesia akan lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga dengan porsi ekspor dalam ekonominya lebih besar," ucapnya.

Pengusaha Juga Butuh Stimulus

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin berharap pemerintah segera mencari upaya agar bisa terus menjaga stabilitas perekonomian nasional. "Pemerintah harus secepatnya memberikan solusi karena kemungkinan terburuk yang terjadi bisa bermuara pada resesi ekonomi global. Ini harus ada solusi dan segera diantisipasi," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan stimulasi berupa insentif maupun kebijakan untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan untuk kegiatan konsumsi. Insentif yang diberikan harus bisa memacu pengadaan barang input produksi untuk industri agar produksi bisa berjalan normal sehingga perusahaan tidak perlu tutup atau menghentikan produksi.

“Kondisi kita sekarang sedang terancam, tidak bisa produksi karena gangguan supply chain. Kalau stimulasi, justru diberikan pada konsumsi, khususnya konsumsi pada output produk dari industri-industri tersebut, justru akan menjadi masalah kelangkaan barang di pasar yang bisa menciptakan kenaikan harga konsumen dan mengganggu kontrol," ungkapnya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, dalam jangka pendek solusi paling efektif untuk mengatasi masalah adalah membuka keran impor selebar-lebarnya untuk input produksi industri-industri tersebut selama supply chain global belum normal. Namun, solusi ini memiliki risiko terhadap pelebaran defisit neraca perdagangan.

"Solusi ini juga perlu didukung dengan adanya skema bantuan finansial atau skema kredit usaha yang lebih affordable bagi pelaku usaha agar pelaku usaha yang memiliki masalah cashflow karena penurunan produktivitas atau karena kenaikan harga input produksi impor bisa memiliki likuiditas yang cukup untuk terus berproduksi memenuhi permintaan pasar,” jelasnya.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan lagi bunga acuan 50 bps sehingga biaya peminjaman pengusaha yang terdampak bisa lebih ringan. “Agar komprehensif, sebaiknya pemerintah membentuk paket khusus antisipasi korona di seluruh sektor usaha mulai dari perdagangan, transportasi, dan pariwisata," ungkapnya.

Adapun Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah sudah memberikan insentif fiskal, namun terlalu fokus pada sektor pariwisata. Padahal, selama virus korona masih mewabah, wisatawan asing tidak akan datang. “Saya kira pemerintah hendaknya tidak hanya fokus memberikan insentif kepada sektor pariwisata, tetapi insentif secara umum yang diharapkan bisa membangkitkan permintaan domestik," katanya.

Selain itu, masyarakat juga jangan dibebani dengan kebijakan pemerintah yang menggerus daya beli. “Pariwisata dikasih potongan, tapi di sisi lain pemerintah menaikkan tarif BPJS, cukai rokok, cukai plastik, bahkan ada rencana cukai kendaraan bermotor. Semua kebijakan ini menggerus daya beli di tengah penurunan income akibat jatuhnya harga komoditas. Ini akan sangat membebani masyarakat," tuturnya. (Hafid Fuad/Oktiani Endarwati)
(ysw)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak