PHK Massal Terpa Industri RI, Indikator Ekonomi Sedang Tak Baik-baik Saja?
Sabtu, 15 Maret 2025 - 15:23 WIB
loading...
Ekonom mengatakan, PHK massal yang terjadi di industri menjadi indikator kondisi ekonomi Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil kembali terjadi. Setelah sebelumnya menerpa Sritex, kali ini melanda dua pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten, yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh yang berdampak pada nasib 3.000 karyawan.
Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda, ini menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia bahkan tak segan-segan menyebut fenomena PHK massal ini sebagai "lampu kuning" bagi perekonomian dalam negeri.
Huda mengatakan, maraknya PHK massal lantaran industri dalam negeri sedang babak belur dihajar oleh kondisi global dan domestik yang tidak stabil. Permintaan dari China dan US menurun drastis dalam dua tahun terakhir. Baca Juga: THR dan Pesangon Korban PHK Sritex Baru Dibayar Setelah Aset Perusahaan Terjual
"Akibatnya produksi TPT (tekstil dan produk tekstil dalam negeri dirasionalisasikan dengan permintaan ekspor," jelas Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia pada Sabtu (15/3/2025).
Belum lagi ditambah persaingan TPT dalam negeri oleh produk impor dari China yang jauh lebih murah dengan dikeluarkannya beleid Permendag No.8/20204 yang mempermudah arus impor barang dari luar negeri.
Huda berpendapat aturan tersebut membuat masyarakat lebih memilih produk dari China yang lebih murah, dibandingkan dengan produk lokal. Apalagi belakangan juga banyak beredar impor China ilegal yang semakin menggerus industri nasional.
"Kemungkinan PHK akan bertambah sangat terbuka mengingat PMI kita masih belum membaik. Permintaan dalam negeri mungkin akan membaik dalam beberapa bulan ke depan ,namun tidak akan signifikan saya rasa," lanjut Huda.
Tidak berhenti di situ, penyebab lain yang menyebabkan marak PHK di Indonesia disebut Huda karena ada faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak berkualitas, karena salah satu indikatornya adalah sektor industri tidak optimal dalam menyerap tenaga kerja.
Sambung Huda mengatakan, dahulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Saat ini 1% ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja saja, sehingga dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini akan memperparah kemiskinan dan ketimpangan.
"Kemudian, ada deindustrialisasi prematur yang menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap PDB hanya 18%. Padahal 10 tahun yang lalu, proporsi pernah mencapai 20% lebih," tambah Huda.
"PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan sektor manufaktur. Belum juga ditambah serbuan produk impor yang semakin menekan industri dalam negeri. Ketika dari sisi supply terganggu dan sisi demand belum pulih, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan tidak berkualitas," lanjutnya.
Huda menilai jika ini dibiarkan sampai setahun atau dua tahun ke depan, akan lebih banyak tenaga kerja yang ter-PHK. Sementara itu diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal di industri tekstil dalam negeri semakin marak terjadi.
Adapun langkah yang sepatutnya diambil pemerintah menurut Esther adalah dengan memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar industri bisa tetap bertahan dengan diharapkan tidak lagi terjadi kebangkrutan pabrik.
"Ke depan agar terjadi kebangkrutan pabrik maka sebaiknya memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar mereka yang penting survive dulu," ungkap Esther.
"Insentif moneter juga bisa diberikan dengan subsidi bunga dan mendorong kredit murah, sehingga bila pengusaha mengalami kesulitan keuangan maka mereka bisa hutang dengan bunga yang lebih murah," tambahnya.
Selain itu, untuk meminimalisir dampak PHK massal, Esther juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan hak-hak eks pekerja terpenuhi. Langkah ini dinilai penting agar mereka bisa tetap bisa menyambung hidup.
Di sisi lain pemerintah juga diminta agar bisa mendorong matchmaking para pekerja yang terkena PHK agar mereka bisa ditampung di pabrik tekstil lainnya yang masih bergairah. Esther menyebut pemerintah harus membantu agar prosesnya berjalan mulus.
Kemudian Esther menekankan agar pemerintah mendorong wirausaha agar pekerja terdampak yg umurnya lebih dari 45 tahun dan tidak bisa ditampung oleh pabrik lain bisa tetap memperoleh income dari wirausaha sendiri.
"Maka perlu diberi insentif misalnya kemudahan kredit dan izin usaha," ucapnya.
Baca Juga: PHK Menyangkut Urusan Perut Ribuan Orang, Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Di sisi lain, pemerintah juga menurutnya perlu didorong agar bisa memberdayakan lebih banyak UMKM, mengingat UMKM sendiri menjadi penopang lebih banyak pekerja dibanding sektor lainnya. "Kontribusi UMKM untuk penciptaan lapangan pekerjaan lebih besar daripada industri besar," tandas Esther.
Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda, ini menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia bahkan tak segan-segan menyebut fenomena PHK massal ini sebagai "lampu kuning" bagi perekonomian dalam negeri.
Huda mengatakan, maraknya PHK massal lantaran industri dalam negeri sedang babak belur dihajar oleh kondisi global dan domestik yang tidak stabil. Permintaan dari China dan US menurun drastis dalam dua tahun terakhir. Baca Juga: THR dan Pesangon Korban PHK Sritex Baru Dibayar Setelah Aset Perusahaan Terjual
"Akibatnya produksi TPT (tekstil dan produk tekstil dalam negeri dirasionalisasikan dengan permintaan ekspor," jelas Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia pada Sabtu (15/3/2025).
Belum lagi ditambah persaingan TPT dalam negeri oleh produk impor dari China yang jauh lebih murah dengan dikeluarkannya beleid Permendag No.8/20204 yang mempermudah arus impor barang dari luar negeri.
Huda berpendapat aturan tersebut membuat masyarakat lebih memilih produk dari China yang lebih murah, dibandingkan dengan produk lokal. Apalagi belakangan juga banyak beredar impor China ilegal yang semakin menggerus industri nasional.
"Kemungkinan PHK akan bertambah sangat terbuka mengingat PMI kita masih belum membaik. Permintaan dalam negeri mungkin akan membaik dalam beberapa bulan ke depan ,namun tidak akan signifikan saya rasa," lanjut Huda.
Tidak berhenti di situ, penyebab lain yang menyebabkan marak PHK di Indonesia disebut Huda karena ada faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak berkualitas, karena salah satu indikatornya adalah sektor industri tidak optimal dalam menyerap tenaga kerja.
Sambung Huda mengatakan, dahulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Saat ini 1% ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja saja, sehingga dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini akan memperparah kemiskinan dan ketimpangan.
"Kemudian, ada deindustrialisasi prematur yang menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap PDB hanya 18%. Padahal 10 tahun yang lalu, proporsi pernah mencapai 20% lebih," tambah Huda.
"PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan sektor manufaktur. Belum juga ditambah serbuan produk impor yang semakin menekan industri dalam negeri. Ketika dari sisi supply terganggu dan sisi demand belum pulih, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan tidak berkualitas," lanjutnya.
Huda menilai jika ini dibiarkan sampai setahun atau dua tahun ke depan, akan lebih banyak tenaga kerja yang ter-PHK. Sementara itu diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal di industri tekstil dalam negeri semakin marak terjadi.
Adapun langkah yang sepatutnya diambil pemerintah menurut Esther adalah dengan memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar industri bisa tetap bertahan dengan diharapkan tidak lagi terjadi kebangkrutan pabrik.
"Ke depan agar terjadi kebangkrutan pabrik maka sebaiknya memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar mereka yang penting survive dulu," ungkap Esther.
"Insentif moneter juga bisa diberikan dengan subsidi bunga dan mendorong kredit murah, sehingga bila pengusaha mengalami kesulitan keuangan maka mereka bisa hutang dengan bunga yang lebih murah," tambahnya.
Selain itu, untuk meminimalisir dampak PHK massal, Esther juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan hak-hak eks pekerja terpenuhi. Langkah ini dinilai penting agar mereka bisa tetap bisa menyambung hidup.
Di sisi lain pemerintah juga diminta agar bisa mendorong matchmaking para pekerja yang terkena PHK agar mereka bisa ditampung di pabrik tekstil lainnya yang masih bergairah. Esther menyebut pemerintah harus membantu agar prosesnya berjalan mulus.
Kemudian Esther menekankan agar pemerintah mendorong wirausaha agar pekerja terdampak yg umurnya lebih dari 45 tahun dan tidak bisa ditampung oleh pabrik lain bisa tetap memperoleh income dari wirausaha sendiri.
"Maka perlu diberi insentif misalnya kemudahan kredit dan izin usaha," ucapnya.
Baca Juga: PHK Menyangkut Urusan Perut Ribuan Orang, Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Di sisi lain, pemerintah juga menurutnya perlu didorong agar bisa memberdayakan lebih banyak UMKM, mengingat UMKM sendiri menjadi penopang lebih banyak pekerja dibanding sektor lainnya. "Kontribusi UMKM untuk penciptaan lapangan pekerjaan lebih besar daripada industri besar," tandas Esther.
(akr)
Lihat Juga :
