Rusia Tuntut Raksasa Energi Inggris Bayar Ganti Rugi Rp26,3 Triliun
Kamis, 27 Maret 2025 - 14:27 WIB
loading...
Rusia menuntut ganti rugi USD1,6 miliar atau setara Rp26,3 triliun dari raksasa energi Inggris terkait usaha patungan LNG Sakhalin-2 yang dihentikan pada tahun 2022. Foto/Dok RT
A
A
A
JAKARTA - Rusia menuntut ganti rugi USD1,6 miliar atau setara Rp26,3 triliun (kurs Rp16.495 per USD) dari raksasa energi Inggris, Shell terkait gagalnya usaha patungan keduanya. Hal ini terungkap dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada, Selasa (25/3).
Shell mundur dari proyek gas alam cair (LNG) Sakhalin-2, yaitu pengembangan minyak dan gas utama di Pulau Sakhalin di Timur Jauh Rusia, pada tahun 2022. Hal itu efek dari eskalasi konflik Ukraina dan sanksi Barat berikutnya terhadap Moskow.
Baca Juga: Rusia Bergerak Mengambil Kendali Proyek Raksasa Minyak dan Gas Sakhalin-2
Akibatnya kantor Kejaksaan Agung Rusia mengambil tindakan hukum terhadap delapan unit grup Shell di bulan Oktober lalu, meskipun tidak ada rincian klaim yang dipublikasikan pada saat itu. Gazprom Export, Kementerian Energi Rusia, pemerintah Wilayah Sakhalin, serta perusahaan Sakhalin Energy Investment dan Sakhalin Energy disebutkan sebagai pihak dalam klaim tersebut.
Menurut raksasa energi yang berbasis di London, Rusia sedang mencari deklarasi bahwa Shell secara ilegal meninggalkan dukungannya untuk proyek tersebut. Mereka juga mengincar "bantuan moneter" sekitar 1,5 miliar euro dari Shell Energy Europe Limited ke Gazprom Export terkait "dugaan pengiriman gas yang belum dibayar pada tahun 2022,".
Ditambah deklarasi bahwa Gazprom Export dapat mengambil 94 miliar rubel (USD1,1 miliar) yang dicadangkan dalam escrow untuk Shell sebagai kompensasi atas lepasnya saham di Sakhalin-2.
Perusahaan mengajukan pemberitahuan penundaan pada bulan Januari dan sidang baru di Pengadilan Arbitrase Moskow dijadwalkan pada 14 April, yang juga diungkap dalam laporan tersebut. Shell mencatat bahwa saat ini tidak mungkin untuk memperkirakan kerugian dari kemungkinan kewajiban yang timbul dari gugatan Moskow.
"Masih ada ketidakpastian yang tinggi mengenai hasil akhirnya, serta potensi efek yang bisa ditimbulan pada operasi di masa depan, pendapatan, arus kas dan kondisi keuangan Shell," tambahnya.
Baca Juga: Raksasa Gas Rusia Gazprom Raup Cuan Rp760,8 Miliar dari Laut Utara, Inggris Tak Rela
Pada tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk mentransfer aset Sakhalin Energy, mantan operator Sakhalin-2, ke operator baru yang berbasis di Rusia, Sakhalin Energy LLC. Pemerintah mengizinkan pemilik asing, yang di dalamnya termasuk perusahaan Jepang Mitsui dan Mitsubishi, untuk mengambil saham di operator baru yang sebanding dengan kepemilikan mereka sebelumnya.
Perusahaan-perusahaan Jepang memutuskan untuk mempertahankan saham mereka, tetapi Shell, yang memiliki 27,5% dikurangi satu saham di Sakhalin Energy, menolak untuk bergabung dengan entitas baru. Hal itu mendorong Moskow untuk menjual sahamnya ke anak perusahaan Gazprom seharga sekitar USD1 miliar.
Dana tetap dibekukan di Rusia dalam jenis rekening escrow yang disebut Tipe C yang diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat. Tujuan utama dari rekening semacam itu adalah untuk mencegah pergerakan dana keluar dari Moskow oleh entitas dari "negara-negara yang tidak bersahabat".
Shell mundur dari proyek gas alam cair (LNG) Sakhalin-2, yaitu pengembangan minyak dan gas utama di Pulau Sakhalin di Timur Jauh Rusia, pada tahun 2022. Hal itu efek dari eskalasi konflik Ukraina dan sanksi Barat berikutnya terhadap Moskow.
Baca Juga: Rusia Bergerak Mengambil Kendali Proyek Raksasa Minyak dan Gas Sakhalin-2
Akibatnya kantor Kejaksaan Agung Rusia mengambil tindakan hukum terhadap delapan unit grup Shell di bulan Oktober lalu, meskipun tidak ada rincian klaim yang dipublikasikan pada saat itu. Gazprom Export, Kementerian Energi Rusia, pemerintah Wilayah Sakhalin, serta perusahaan Sakhalin Energy Investment dan Sakhalin Energy disebutkan sebagai pihak dalam klaim tersebut.
Menurut raksasa energi yang berbasis di London, Rusia sedang mencari deklarasi bahwa Shell secara ilegal meninggalkan dukungannya untuk proyek tersebut. Mereka juga mengincar "bantuan moneter" sekitar 1,5 miliar euro dari Shell Energy Europe Limited ke Gazprom Export terkait "dugaan pengiriman gas yang belum dibayar pada tahun 2022,".
Ditambah deklarasi bahwa Gazprom Export dapat mengambil 94 miliar rubel (USD1,1 miliar) yang dicadangkan dalam escrow untuk Shell sebagai kompensasi atas lepasnya saham di Sakhalin-2.
Perusahaan mengajukan pemberitahuan penundaan pada bulan Januari dan sidang baru di Pengadilan Arbitrase Moskow dijadwalkan pada 14 April, yang juga diungkap dalam laporan tersebut. Shell mencatat bahwa saat ini tidak mungkin untuk memperkirakan kerugian dari kemungkinan kewajiban yang timbul dari gugatan Moskow.
"Masih ada ketidakpastian yang tinggi mengenai hasil akhirnya, serta potensi efek yang bisa ditimbulan pada operasi di masa depan, pendapatan, arus kas dan kondisi keuangan Shell," tambahnya.
Baca Juga: Raksasa Gas Rusia Gazprom Raup Cuan Rp760,8 Miliar dari Laut Utara, Inggris Tak Rela
Pada tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk mentransfer aset Sakhalin Energy, mantan operator Sakhalin-2, ke operator baru yang berbasis di Rusia, Sakhalin Energy LLC. Pemerintah mengizinkan pemilik asing, yang di dalamnya termasuk perusahaan Jepang Mitsui dan Mitsubishi, untuk mengambil saham di operator baru yang sebanding dengan kepemilikan mereka sebelumnya.
Perusahaan-perusahaan Jepang memutuskan untuk mempertahankan saham mereka, tetapi Shell, yang memiliki 27,5% dikurangi satu saham di Sakhalin Energy, menolak untuk bergabung dengan entitas baru. Hal itu mendorong Moskow untuk menjual sahamnya ke anak perusahaan Gazprom seharga sekitar USD1 miliar.
Dana tetap dibekukan di Rusia dalam jenis rekening escrow yang disebut Tipe C yang diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat. Tujuan utama dari rekening semacam itu adalah untuk mencegah pergerakan dana keluar dari Moskow oleh entitas dari "negara-negara yang tidak bersahabat".
(akr)
Lihat Juga :
