Tarif Impor Terbaru Trump Hantam Negara-negara Termiskin, Bagaimana Nasibnya

Jum'at, 04 April 2025 - 14:20 WIB
loading...
Tarif Impor Terbaru...
Tarif timbal balik terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bakal menjadi pukulan paling keras terhadap beberapa negara termiskin di dunia. Foto/Dok RT
A A A
JAKARTA - Tarif timbal balik terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS) , Donald Trump bakal menjadi pukulan paling keras terhadap beberapa negara termiskin di dunia. Tarif impor Trump menempatkan industri ekspor padat karya di negara miskin berada dalam risiko melambat.

Kamboja menjadi negara yang terkena tamparan tarif impor Trump paling tinggi di Asia yakni mencapai 49%, sedangkan raksasa manufaktur garmen Bangladesh diganjar tarif 37%. Sementara Myanmar yang baru saja dihantam gempa bumi dahsyat pekan lalu hingga menewaskan lebih dari 3.000 orang, AS memberlakukan bea masuk 45%.

Lalu ada negara Afrika Selatan, Lesotho merasakan tarif tertinggi dari negara manapun yaitu sebesar 50%. Baca Juga: 20 Negara Penyumbang Terbesar Defisit Perdagangan AS Tahun 2024, Indonesia Urutan Berapa?

"Oh, lihat Kamboja, 97%," kata Trump di Gedung Putih, mengundang tawa saat dia menunjuk pada pungutan yang dikenakan AS terhadap negara Asia Tenggara itu.

"Mereka menghasilkan banyak uang dengan Amerika Serikat," ungkapnya seperti dilansir Bloomberg.

Rata-rata orang Kamboja berpenghasilan sekitar USD6,65 per hari atau setara Rp109 ribu (dengan kurs Rp16.482 per USD), menurut data Bank Dunia, kurang dari seperlima dari rerata global.

Kebijakan tarif Trump terbaru yang disebut sebagai 'hari pembebasan' berpotensi memicu krisis ekonomi makin dalam pada negara-negara termiskin di dunia. Terlebih pemerintahan Trump telah membatalkan ribuan kontrak bantuan utama yang selama beberapa dekade menegaskan kehadiran AS di seluruh dunia.

Dampak dari kehilangan bantuan AS, sudah dirasakan Myanmar dan seluruh Afrika, sementara China terlihat dengan cepat mengisi kekosongan di beberapa tempat seperti Kamboja.

"Ini adalah bencana. Tarif hampir 50% dalam semalam tidak mungkin dapat diantisipasi," kata Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation.

Disebut juga olehnya bahwa, banyak dari negara-negara tersebut sebelumnya memiliki akses bebas tarif ke AS sebagai Negara Kurang Berkembang. Deborah Elms juga menambahkan, mereka mungkin beralih ke pasar Eropa, Jepang dan Australia sebagai pengganti permintaan yang lemah di tempat-tempat seperti China.

Penghitungan tarif yang diterapkan AS berdasarkan rumus yang membagi surplus perdagangan suatu negara dengan Amerika dengan total ekspornya, berdasarkan data dari Biro Sensus AS untuk tahun 2024. Jumlah itu kemudian dibagi dua, menghasilkan tarif "diskon".

Metode ini berarti Madagaskar, salah satu negara termiskin di dunia dan produsen vanila terbesar bakal terkena tarif impor 47%.

Efek Tarif Trump terhadap Afrika

Menteri perdagangan Afrika Selatan, Parks Tau mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (3/4) waktu setempat bahwa timnya tidak mengerti bagaimana AS menilai bahwa Afrika Selatan akan dikenakan tarif 30%.

"Kami berspekulasi tentang apa yang dihitung AS, kami berasumsi itu bisa mencakup neraca perdagangan, atau pertimbangan lain. Tetapi pada titik ini kami membutuhkan kejelasan dari AS tentang bagaimana mereka sampai pada angka tersebut," katanya.

Pada tahun 2023, Afrika Selatan mencetak surplus perdagangan sebesar USD4,2 miliar dengan AS, sebagai mitra dagang terbesar keduanya.

Di sisi lain Tau mengatakan, tarif pada negara tetangga Lesotho "benar-benar akan menghancurkan" negara berpenduduk 2,3 juta orang yang bergantung pada ekspor berlian dan pakaian tersebut.

Sedangkan Botswana, yang hampir secara eksklusif bergantung hanya pada ekspor berlian, terkena tarif 37% oleh AS. Bahkan ketika menteri pertambangan menyambangi AS bulan lalu untuk mempromosikan penjualan permata di pasar terbesar mereka. Pantai Gading, pengekspor kakao terbesar di dunia, sekarang harus bersaing dengan tarif 21%.

Kebijakan terbaru Trump menandai perubahan besar kebijakan perdagangan Amerika setelah Perang Dunia II yang mempromosikan integrasi ekonomi sebagai sarana untuk membantu negara-negara berkembang dan menempatkan kepentingan Washington di luar negeri.

Pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton saat itu mendorong pertumbuhan dan peluang Afrika, yang memberikan akses bebas bea kepada negara-negara Afrika sub-Sahara yang memenuhi syarat untuk lebih dari 1.800 produk.

Mantan Presiden George W. Bush memperluasnya pada tahun 2004 dan mempromosikan inisiatif yang akan membantu negara-negara membawa produk ke konsumen AS. Namun program itu akan diperbarui, diubah, atau dihentikan pada bulan September.

"Negara-negara Afrika dihukum karena memiliki surplus perdagangan, beberapa di antaranya dicapai dengan mengejar kebijakan pembangunan yang didorong oleh ekspor, seperti yang disarankan oleh AS," kata Yvonne Mhango, ekonom Afrika Bloomberg.

"Sebagian besar negara Afrika mengekspor bahan baku ke Amerika. Salah satu argumen Trump untuk kebijakan tarif ini adalah mengembalikan pekerjaan manufaktur ke AS. Menampar tarif tinggi di Afrika tidak akan membantu," ungkap Yvonne Mhango.

Pengaruh China

Bagi banyak negara, terutama di Asia, kebangkitan China mengganggu ketergantungan ekonomi mereka pada AS. Banyak negara yang memupuk hubungan dengan Beijing untuk menarik investasi dan pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur. Situasi tersebut membuat banyak negara kecil merasa tertekan untuk memilih berada di pihak yang mana.

Kamboja, yang dua mitra dagang terbesarnya adalah China dan AS, telah berbelok ke arah Beijing, yang menjadi sumber investasi asing terbesar negara itu. Sebagian besar total perdagangan AS-Kamboja tahun lalu sebesar USD13 miliar terdiri dari barang-barang manufaktur seperti pakaian dan alas kaki yang dibuat di Kamboja dan dijual ke konsumen Amerika.

Juru bicara pemerintah Kamboja Pen Bona mengatakan melalui pesan teks, dia belum dapat mengomentari tarif, dan masalah itu sedang ditinjau.

Di Bangladesh, yang juga sangat bergantung pada pasar AS untuk ekspor garmennya, pemerintah mengatakan sedang mencari cara untuk menurunkan tarif agar mempertahankan akses perdagangannya.

"Bangladesh sedang meninjau tarifnya pada produk yang diimpor dari Amerika Serikat," kata Shafiqul Alam, sekretaris pers.

"Dewan Pendapatan Nasional sedang mengidentifikasi opsi untuk merasionalisasi tarif dengan cepat," bebernya.

Sementara itu bagi Sri Lanka yang baru saja dihantam krisis ekonomi terburuk dalam sejarah akibat gagal bayar utang negara pada awal 2022, bakal kesulitan mengelola tarif 44% yang dikenakan AS. Seperti diketahui AS merupakan pasar terbesar Sri Lanka, dengan menyumbang 23% dari total ekspor pada tahun 2024.

Di sisi lain, analis mempertanyakan keadilan perhitungan tarif AS, mengingat dampaknya yang terlalu besar terhadap negara-negara termiskin.

"Secara khusus, hal ini menghukum negara-negara berkembang kecil seperti Kamboja yang tidak memiliki kapasitas untuk membeli banyak dari AS," tulis Tommy Xie, kepala riset makro Asia di Oversea-Chinese Banking Corp.

Ini juga dapat membahayakan pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh karena akan mempersulit mereka untuk mencapai target yang ditetapkan dalam program bailout, kata Ankur Shukla, seorang ekonom yang berbasis di Mumbai untuk Bloomberg Economics, dalam sebuah laporan terbarunya.

Negara-negara Asia juga wajib mewaspadai terhadap banjir barang-barang China yang lebih murah di pasar mereka sebagai akibat dari efek domino dari bea masuk AS yang lebih tinggi. China sendiri juga dikenakan tarif timbal balik 34% – ditumpuk di atas bea 20% yang telah diberlakukan Trump tahun ini.

Baca Juga: Daftar 75 Negara yang Kena Tarif Impor Trump: Indonesia 32%, Vietnam 46%

"Upaya China untuk menemukan pasar baru untuk barang-barang yang sebelumnya ditujukan ke AS harus pergi ke suatu tempat setidaknya dalam jangka pendek," kata Elms dari Hinrich Foundation.

"Ini akan menimbulkan ketegangan baru dengan tetangga," paparnya.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
10 Negara dengan Biaya...
10 Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia pada 2026, Ada Tetangga Indonesia
Trump Peringatkan Iran,...
Trump Peringatkan Iran, Tarif Selat Hormuz Tak Dapat Diterima
Usai Perang dengan Iran,...
Usai Perang dengan Iran, Trump Janji Ekonomi AS Segera Bangkit
Pasokan Teluk Pulih,...
Pasokan Teluk Pulih, Harga Minyak Mentah Brent Turun ke Level Terendah dalam Empat Bulan
Janji Manis Investasi...
Janji Manis Investasi Rp5.323 Triliun di Balik Kesepakatan Damai AS-Iran
Tantang Dominasi Dolar...
Tantang Dominasi Dolar AS, China Perluas Penggunaan Yuan secara Global
Timnas Iran Pulang Tanpa...
Timnas Iran Pulang Tanpa Kekalahan
Iran Tuduh AS Khianati...
Iran Tuduh AS Khianati Perjanjian Damai saat Kedua Pihak Saling Serang
AS Serang 10 Target...
AS Serang 10 Target di Iran, IRGC Balas Bombardir Pangkalan Amerika di Kuwait dan Bahrain
Rekomendasi
Mahasiswa Doktoral UNJ...
Mahasiswa Doktoral UNJ Perkuat Literasi Keuangan bagi Calon Guru Malaysia di UTHM
6 Teroris Ditembak Mati...
6 Teroris Ditembak Mati usai Serang Markas Rangers Pakistan, 4 Tentara Juga Tewas
Prabowo Terima Usulan...
Prabowo Terima Usulan Rektor, Keuntungan BUMN untuk Riset dan Inovasi
Berita Terkini
Prabowo Targetkan Pangkas...
Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi Tinggal Tersisa 250
Pahami Prosedur Pemisahan...
Pahami Prosedur Pemisahan dah Pecah Sertifikat Tanah, Berikut Syaratnya
Potongan Aplikator 8%...
Potongan Aplikator 8% Hanya untuk Ojol Bukan Taksi Online, Begini Kata Menhub
Rencana Batasan Tar-Nikotin...
Rencana Batasan Tar-Nikotin dan Penyeragaman Kemasan Dinilai Ancam Industri Kretek Nasional
Bandara Husein Sastranegara...
Bandara Husein Sastranegara Dibuka Lagi, Bagaimana Nasib Kertajati?
Ekspor Batu Bara Dibuka...
Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik
Infografis
Daftar Lengkap 14 Negara...
Daftar Lengkap 14 Negara yang Diancam Tarif Baru Trump
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved