Atasi Kesenjangan Pasokan Gas Bumi, Pemerintah Diminta Buka Kebijakan Impor

Selain itu, Fahmy menegaskan, opsi impor ini bersifat solusi antara atau bersifat tidak tetap sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan pasokan. ”Sumber gas alam atau gas bumi Indonesia itu kan besar sekali. Bahkan ada Blok Masela yang disebut gas abadi. Hanya saja belum dioptimalkan karena sumbernya jauh dan belum ada infrastruktur penyalurnya,” terangnya.

Maka Fahmy meminta kepada pemerintah supaya secara bersamaana harus tetap memerioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi nasional sehingga nantinya bisa memenuhi kebutuhan dari sumber di dalam negeri. ”Dan ini tidak bisa hanya dibangun swasta. Dia seperti jalan tol, pakai APBN. Maka infrastruktur adalah keniscayaan dan harus jadi prioritas apalagi untuk mendukung target pemerintah yaitu swasembada energi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira meminta kesenjangan pasokan gas bumi untuk industri bisa segera diatasi. Sebab di tengah penurunan pasokan dari hulu, ketersediaan gas pipa yang ada diprioritaskan kepada industri penerima program HGBT sehingga industri lain harus menerima sisanya.

Adapun untuk menutupi kekurangan pasokan gas, industri non-PGBT harus membayar harga lebih mahal sehingga terjadi kenaikan biaya produksi. ”Situasi ini tidak adil. Pelanggan non-PGBT bukan penyebab kelangkaan gas tetapi justru harus menanggung seluruh beban kenaikan harga. Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah realokasi gas ekspor untuk domestik. Sebab yang terpenting, kata Anggawira, terdapat kebijakan ketahanan energi yang lebih adil dan proporsional bagi seluruh pelanggan serta memastikan kepastian pasokan dengan harga yang wajar untuk kelangsungan industri.