Indonesia Diambang Resesi, Pemerintah, BI, dan OJK Harus Solid
Senin, 07 September 2020 - 09:15 WIB
loading...
A
A
A
Piter berpendapat, reformasi sektor keuangan hendaknya melibatkan banyak pihak. Pemerintah jangan mengulang penyusunan RUU Omnibus Law yang karena dikerjakan secara terburu-buru, tidak melibatkan banyak pihak, akhirnya memunculkan kegaduhan semata.
Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda juga mengingatkan akan kacau bila BI diintervensi oleh pemerintah. Menurutnya, ini seperti kembali ke zaman Orde Baru. “Dampaknya memicu capital outflow. Investor tidak akan memandang Indonesia sebagai negara tujuan modal. Modal akan lari ke negara-negara berkembang lainnya,” tegas Huda.
Sementara itu, Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin menilai soal ketidakharmonisan pemerintah BI dan OJK tidak terkait posisi menkeu atau menko. “Kalau terjadi dispute antara instansi ini, belum tentu melibatkan menkeu atau menko,” ujar Ferry.
Menurutnya, mengenai peran OJK sebagai pengawas sistem perbankan juga tidak perlu dikembalikan lagi ke BI. Justru yang perlu dilakukan ialah pemerintah melalui menkeu atau menko melakukan investigasi di mana celah kelemahan OJK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perbankan. Apakah ada indikasi terjadi moral hazard. Jika ada, berarti terdapat celah dalam sistem pengawasan, maka sistemnya yang harus dibenahi. (Lihat videonya: Kemarau Panjang, Warga Kabupaten Bekasi mengalami Kekeringan)
“Benahi sistem dan upgrade kapasitas SDM. Jangan main rombak sana sini dengan prasangka. Ini soal pembenahan institusi yang pada dasarnya sudah baik. Mereformasi di tengah badai pandemi ini saya rasa bukan waktu yang tepat sebab bisa mengirim sinyal negatif ke para pelaku pasar dan ekonomi,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan isu mengenai pembentukan Dewan Moneter dapat memicu capital flight dan menghantam nilai tukar rupiah. Hal ini bahkan akan memorak-porandakan ekonomi Indonesia apabila independensi BI dicabut. “Tidak ada urgensi untuk membentuk Dewan Moneter. Yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempercepat dana penyelamatan ekonomi sampai pada targetnya dan tidak mengendap di BPD,” katanya. (Kunthi Fahmar Sandy/Hafid Fuad/Rakhmat Baihaqi)
Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda juga mengingatkan akan kacau bila BI diintervensi oleh pemerintah. Menurutnya, ini seperti kembali ke zaman Orde Baru. “Dampaknya memicu capital outflow. Investor tidak akan memandang Indonesia sebagai negara tujuan modal. Modal akan lari ke negara-negara berkembang lainnya,” tegas Huda.
Sementara itu, Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin menilai soal ketidakharmonisan pemerintah BI dan OJK tidak terkait posisi menkeu atau menko. “Kalau terjadi dispute antara instansi ini, belum tentu melibatkan menkeu atau menko,” ujar Ferry.
Menurutnya, mengenai peran OJK sebagai pengawas sistem perbankan juga tidak perlu dikembalikan lagi ke BI. Justru yang perlu dilakukan ialah pemerintah melalui menkeu atau menko melakukan investigasi di mana celah kelemahan OJK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perbankan. Apakah ada indikasi terjadi moral hazard. Jika ada, berarti terdapat celah dalam sistem pengawasan, maka sistemnya yang harus dibenahi. (Lihat videonya: Kemarau Panjang, Warga Kabupaten Bekasi mengalami Kekeringan)
“Benahi sistem dan upgrade kapasitas SDM. Jangan main rombak sana sini dengan prasangka. Ini soal pembenahan institusi yang pada dasarnya sudah baik. Mereformasi di tengah badai pandemi ini saya rasa bukan waktu yang tepat sebab bisa mengirim sinyal negatif ke para pelaku pasar dan ekonomi,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan isu mengenai pembentukan Dewan Moneter dapat memicu capital flight dan menghantam nilai tukar rupiah. Hal ini bahkan akan memorak-porandakan ekonomi Indonesia apabila independensi BI dicabut. “Tidak ada urgensi untuk membentuk Dewan Moneter. Yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempercepat dana penyelamatan ekonomi sampai pada targetnya dan tidak mengendap di BPD,” katanya. (Kunthi Fahmar Sandy/Hafid Fuad/Rakhmat Baihaqi)
(ysw)
Lihat Juga :
