Bea Cukai Kantongi Rp77,5 Triliun di Kuartal I 2025, Setara 25,7% dari Target
Rabu, 07 Mei 2025 - 20:45 WIB
loading...
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan sebesar Rp77,5 triliun hingga akhir Kuartal I 2025. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan sebesar Rp77,5 triliun hingga akhir Kuartal I 2025. Angka ini setara dengan 25,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2025 sebesar Rp301,6 triliun, serta menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani menjelaskan, kenaikan penerimaan ini terutama didorong oleh lonjakan Bea Keluar (BK) yang tumbuh signifikan sebesar 110% pada Kuartal I 2025, serta pertumbuhan Cukai sebesar 5,3%. Namun Bea Masuk (BM) mengalami kontraksi sebesar 5,8%.
"Penerimaan ini sangat ditentukan oleh kondisi ekspor dan impor yang tentunya kami layani dan kami fasilitasi di Bea dan Cukai, juga ditentukan dengan harga komoditas dan beberapa kebijakan yang dilakukan sampai dengan 2025 ini," ujar Askolani dalam RDP dengan Komisi XI, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Basmi Rente Impor: Jangan Macam-Macam!
Lebih lanjut, Askolani merinci bahwa penerimaan Bea Masuk pada Kuartal I 2025 mencapai 11,3% dari target. Meskipun tren penerimaan Bea Masuk menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024 yang mencapai Rp53 triliun, angka Rp11,3 triliun pada kuartal ini mengalami kontraksi sebesar 5,9% dibandingkan kuartal I 2024.
Askolani mengungkapkan, dua faktor utama penyebab kontraksi penerimaan Bea Masuk. Pertama, tidak adanya lagi kuota impor beras untuk Bulog pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, impor beras oleh Bulog masih dilakukan, sehingga berkontribusi pada penerimaan Bea Masuk.
Kedua, kebijakan pemerintah yang memberikan insentif Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor listrik (EV) menyebabkan penurunan signifikan pada penerimaan Bea Masuk dari sektor otomotif, meskipun volume impor EV meningkat.
Sementara itu, Bea Keluar menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai Rp34-39 triliun.
Pada Kuartal I 2025, penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp8,8 triliun, dipengaruhi oleh kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) yang tumbuh 1.145,7 persen dan penurunan ekspor tembaga sebesar 76,6%.
Dari sektor Cukai, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp55,7 triliun pada Kuartal I 2025, tumbuh 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pergeseran pelunasan menjelang Lebaran, meskipun produksi rokok mengalami penurunan sebesar 4,2%.
Askolani memperkirakan, penerimaan CHT berpotensi menurun akibat tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tahun 2025 dan berlanjutnya fenomena downtrading. DJBC juga mencatat telah menindak 2.929 kasus hasil tembakau ilegal senilai Rp367 miliar dan memusnahkan 257,27 juta batang rokok selama tiga bulan pertama tahun ini.
Baca Juga: Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Kiriman Rp1,7 T di 2024, DJBC: Tak Signifikan, Tapi Bikin Ribet
Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat sebesar Rp1,5 triliun pada Kuartal I 2025, menurun 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya akibat penurunan produksi dalam negeri. DJBC juga menindak 515 kasus MMEA ilegal dengan nilai mencapai Rp17,8 miliar pada periode yang sama.
Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani menjelaskan, kenaikan penerimaan ini terutama didorong oleh lonjakan Bea Keluar (BK) yang tumbuh signifikan sebesar 110% pada Kuartal I 2025, serta pertumbuhan Cukai sebesar 5,3%. Namun Bea Masuk (BM) mengalami kontraksi sebesar 5,8%.
"Penerimaan ini sangat ditentukan oleh kondisi ekspor dan impor yang tentunya kami layani dan kami fasilitasi di Bea dan Cukai, juga ditentukan dengan harga komoditas dan beberapa kebijakan yang dilakukan sampai dengan 2025 ini," ujar Askolani dalam RDP dengan Komisi XI, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Basmi Rente Impor: Jangan Macam-Macam!
Lebih lanjut, Askolani merinci bahwa penerimaan Bea Masuk pada Kuartal I 2025 mencapai 11,3% dari target. Meskipun tren penerimaan Bea Masuk menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024 yang mencapai Rp53 triliun, angka Rp11,3 triliun pada kuartal ini mengalami kontraksi sebesar 5,9% dibandingkan kuartal I 2024.
Askolani mengungkapkan, dua faktor utama penyebab kontraksi penerimaan Bea Masuk. Pertama, tidak adanya lagi kuota impor beras untuk Bulog pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, impor beras oleh Bulog masih dilakukan, sehingga berkontribusi pada penerimaan Bea Masuk.
Kedua, kebijakan pemerintah yang memberikan insentif Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor listrik (EV) menyebabkan penurunan signifikan pada penerimaan Bea Masuk dari sektor otomotif, meskipun volume impor EV meningkat.
Sementara itu, Bea Keluar menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai Rp34-39 triliun.
Pada Kuartal I 2025, penerimaan Bea Keluar tercatat sebesar Rp8,8 triliun, dipengaruhi oleh kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) yang tumbuh 1.145,7 persen dan penurunan ekspor tembaga sebesar 76,6%.
Dari sektor Cukai, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp55,7 triliun pada Kuartal I 2025, tumbuh 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pergeseran pelunasan menjelang Lebaran, meskipun produksi rokok mengalami penurunan sebesar 4,2%.
Askolani memperkirakan, penerimaan CHT berpotensi menurun akibat tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tahun 2025 dan berlanjutnya fenomena downtrading. DJBC juga mencatat telah menindak 2.929 kasus hasil tembakau ilegal senilai Rp367 miliar dan memusnahkan 257,27 juta batang rokok selama tiga bulan pertama tahun ini.
Baca Juga: Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Kiriman Rp1,7 T di 2024, DJBC: Tak Signifikan, Tapi Bikin Ribet
Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat sebesar Rp1,5 triliun pada Kuartal I 2025, menurun 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya akibat penurunan produksi dalam negeri. DJBC juga menindak 515 kasus MMEA ilegal dengan nilai mencapai Rp17,8 miliar pada periode yang sama.
(akr)
Lihat Juga :
