Pengangguran Melonjak Jadi 7,28 Juta Orang, Perindo Soroti Lemahnya Daya Beli dan Iklim Usaha
Kamis, 08 Mei 2025 - 09:34 WIB
loading...
Buruh dan karyawan keluar pabrik saat jam pulang kerja di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Utara, Rabu (30/4/2025). FOTO/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan, Agus Taufiq, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya serius dalam menekan angka pengangguran yang meningkat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan insentif kepada para pengusaha agar ekosistem bisnis dapat kembali bergairah dan masalah pengangguran dapat diminimalisir.
"Menurut kami, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha, seperti pengurangan atau pemotongan pajak," kata Agus dalam konferensi pers, Rabu (7/5/2026).
Baca Juga: Angka Pengangguran Meningkat, Ketua DPP Partai Perindo: Pemerintah Perlu Intervensi
Agus menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum dan melakukan perluasan terhadap permodalan serta kemudahan perizinan. Hal ini penting untuk meyakinkan pelaku usaha agar mau berinvestasi dan melakukan ekspansi bisnis sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.
Lebih lanjut, Agus menilai tingginya angka pengangguran juga dipicu menurunnya daya beli masyarakat akibat melemahnya ekonomi. Penurunan daya beli ini berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk, yang pada gilirannya mengurangi produksi.
"Ketika produksi menurun, pendapatan perusahaan juga akan turun. Hal ini memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti menutup pabrik atau mengurangi jumlah tenaga kerja, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran saat ini," jelas Agus.
Ia juga menyoroti masalah kepastian hukum dan birokrasi yang berbelit-belit, yang menyebabkan banyak perusahaan besar memindahkan pabriknya ke negara lain, seperti Vietnam.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta individu, meningkat sekitar 38 ribu dibandingkan dengan data Februari tahun lalu. Peningkatan ini terjadi di tengah bertambahnya jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja.
"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat 7,28 juta orang yang menganggur. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 38.000 orang, yang setara dengan kenaikan sekitar 1,11 persen," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Digulung Tsunami PHK, 83.450 Orang Mendadak Jadi Pengangguran
Data BPS menunjukkan, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang, dengan angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, 145,77 juta orang bekerja, sementara 63,74 juta orang bukan merupakan angkatan kerja.
Secara rinci, di antara 145,77 juta orang yang bekerja, terdapat 96,48 juta pekerja penuh, 37,62 juta pekerja paruh waktu, dan 11,67 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
"Menurut kami, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha, seperti pengurangan atau pemotongan pajak," kata Agus dalam konferensi pers, Rabu (7/5/2026).
Baca Juga: Angka Pengangguran Meningkat, Ketua DPP Partai Perindo: Pemerintah Perlu Intervensi
Agus menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum dan melakukan perluasan terhadap permodalan serta kemudahan perizinan. Hal ini penting untuk meyakinkan pelaku usaha agar mau berinvestasi dan melakukan ekspansi bisnis sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.
Lebih lanjut, Agus menilai tingginya angka pengangguran juga dipicu menurunnya daya beli masyarakat akibat melemahnya ekonomi. Penurunan daya beli ini berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk, yang pada gilirannya mengurangi produksi.
"Ketika produksi menurun, pendapatan perusahaan juga akan turun. Hal ini memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti menutup pabrik atau mengurangi jumlah tenaga kerja, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran saat ini," jelas Agus.
Ia juga menyoroti masalah kepastian hukum dan birokrasi yang berbelit-belit, yang menyebabkan banyak perusahaan besar memindahkan pabriknya ke negara lain, seperti Vietnam.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta individu, meningkat sekitar 38 ribu dibandingkan dengan data Februari tahun lalu. Peningkatan ini terjadi di tengah bertambahnya jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja.
"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat 7,28 juta orang yang menganggur. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 38.000 orang, yang setara dengan kenaikan sekitar 1,11 persen," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Digulung Tsunami PHK, 83.450 Orang Mendadak Jadi Pengangguran
Data BPS menunjukkan, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang, dengan angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, 145,77 juta orang bekerja, sementara 63,74 juta orang bukan merupakan angkatan kerja.
Secara rinci, di antara 145,77 juta orang yang bekerja, terdapat 96,48 juta pekerja penuh, 37,62 juta pekerja paruh waktu, dan 11,67 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
(nng)
Lihat Juga :
