Tarif Ekspor CPO Naik 10%, Petani Was-was Bakal Merugi
Minggu, 18 Mei 2025 - 19:15 WIB
loading...
Petani Kelapa Sawit teriak kenaikan tarif ekspor CPO, lantaran dinilai merugikan para petani. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menolak kenaikan tarif ekspor CPO , lantaran dinilai merugikan para petani. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30/2025, resmi menaikan pungutan ekspor (PE) produk sawit dan turunannya terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) dari 7,5% menjadi 10%. Kenaikan tersebut berlaku mulai Sabtu, 17 Mei 2025.
Ketua Umum SPKS Sabarudin menyatakan. kebijakan ini hanya untuk kepentingan mendukung program biodiesel B40, karena dengan kenaikan pungutan, maka otomatis anggaran PE yang dikelola oleh BPDP meningkat selanjutnya disalurkan untuk subsidi biodiesel B40, kenaikan pungutan PE ini mengabaikan suara petani yang selama ini menolak kenaikan pungutan ekspor CPO.
"Kami menolak kenaikan PE karena, menurutnya pungutan ini justru merugikan mereka karena berpengaruh terhadap penurunan harga TBS. Kenaikan ini akan langsung menurunkan harga TBS petani. Inikan sama dengan Januari lalu setelah kenaikan pungutan menjadi 10%, harga TBS petani langsung jatuh,” ungkap Sabarudin, Minggu (18/5/2025).
Baca Juga: Tarif Pungutan Ekspor Sawit Naik Mulai Hari Ini, Begini Penjelasan Pemerintah
Sabarudin memprediksi, kenaikan pungutan 10% bisa menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp500 di tingkat petani. Di sisi lain, kenaikan ini juga menandakan pemerintah lebih mengutamakan subsidi kepada konglomerat yang terlibat dalam biodiesel. Karena kenaikan pungutan ini diperuntukkan 90% untuk subsidi program biodiesel.
"Kami menghitung sudah ada sekitar 150 Triliun lebih uang PE ini digunakan untuk subsidi secara langsung untuk program biodiesel," ucapnya.
Di satu sisi perusahan yang bermain dalam industri biodiesel tidak ikut mensejahterakan petani sawit melalui kemitraan petani sawit secara langsung dengan perusahaan-perusahaan biodiesel ini atau yang terkait dengan rantai suplai biodiesel.
Sekarang itu pemerintah baru minta agar perusahan-perusahan yang mendapatkan subsidi biodiesel ini diwajibkan oleh pemerintah bermitra dengan petani sawit, kalau ada kemitraan dengan petani, maka akan berkontribusi pada kenaikan harga TBS yang selama ini jualnya petani lewat tengkulak.
"Kita ingin kemitraan harus bisa menjadi alat verifikasi pada perusahan-perusahan yang menerima subsidi biodiesel," ujarnya.
SPKS mendorong kepada pemerintah agar dana pungutan ini lebih banyak untuk membantu petani sawit, terutama dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana seperti jalan kebun petani dan pupuk.
Baca Juga: Perang India-Pakistan Ancam Ekspor CPO Indonesia, Petani Terpukul
SPKS juga mendorong agar dana BPDPKS bisa fokus untuk mendorong dan menyediakan pendanaan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO untuk mendukung Perpres No 16 tahun 2025, dalam pasal 16 sudah jelas bahwa biaya sertifikasi ISPO dari BPDPKS.
“Harapan kami, dari pungutan tidak terlalu tinggi menekan petani sawit. Kalau harga petani sawit rendah, maka akan berdampak pada pengelolaan kebun dan juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit,” tandanya.
Ketua Umum SPKS Sabarudin menyatakan. kebijakan ini hanya untuk kepentingan mendukung program biodiesel B40, karena dengan kenaikan pungutan, maka otomatis anggaran PE yang dikelola oleh BPDP meningkat selanjutnya disalurkan untuk subsidi biodiesel B40, kenaikan pungutan PE ini mengabaikan suara petani yang selama ini menolak kenaikan pungutan ekspor CPO.
"Kami menolak kenaikan PE karena, menurutnya pungutan ini justru merugikan mereka karena berpengaruh terhadap penurunan harga TBS. Kenaikan ini akan langsung menurunkan harga TBS petani. Inikan sama dengan Januari lalu setelah kenaikan pungutan menjadi 10%, harga TBS petani langsung jatuh,” ungkap Sabarudin, Minggu (18/5/2025).
Baca Juga: Tarif Pungutan Ekspor Sawit Naik Mulai Hari Ini, Begini Penjelasan Pemerintah
Sabarudin memprediksi, kenaikan pungutan 10% bisa menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp500 di tingkat petani. Di sisi lain, kenaikan ini juga menandakan pemerintah lebih mengutamakan subsidi kepada konglomerat yang terlibat dalam biodiesel. Karena kenaikan pungutan ini diperuntukkan 90% untuk subsidi program biodiesel.
"Kami menghitung sudah ada sekitar 150 Triliun lebih uang PE ini digunakan untuk subsidi secara langsung untuk program biodiesel," ucapnya.
Di satu sisi perusahan yang bermain dalam industri biodiesel tidak ikut mensejahterakan petani sawit melalui kemitraan petani sawit secara langsung dengan perusahaan-perusahaan biodiesel ini atau yang terkait dengan rantai suplai biodiesel.
Sekarang itu pemerintah baru minta agar perusahan-perusahan yang mendapatkan subsidi biodiesel ini diwajibkan oleh pemerintah bermitra dengan petani sawit, kalau ada kemitraan dengan petani, maka akan berkontribusi pada kenaikan harga TBS yang selama ini jualnya petani lewat tengkulak.
"Kita ingin kemitraan harus bisa menjadi alat verifikasi pada perusahan-perusahan yang menerima subsidi biodiesel," ujarnya.
SPKS mendorong kepada pemerintah agar dana pungutan ini lebih banyak untuk membantu petani sawit, terutama dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana seperti jalan kebun petani dan pupuk.
Baca Juga: Perang India-Pakistan Ancam Ekspor CPO Indonesia, Petani Terpukul
SPKS juga mendorong agar dana BPDPKS bisa fokus untuk mendorong dan menyediakan pendanaan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO untuk mendukung Perpres No 16 tahun 2025, dalam pasal 16 sudah jelas bahwa biaya sertifikasi ISPO dari BPDPKS.
“Harapan kami, dari pungutan tidak terlalu tinggi menekan petani sawit. Kalau harga petani sawit rendah, maka akan berdampak pada pengelolaan kebun dan juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit,” tandanya.
(akr)
Lihat Juga :
