Bayar Uang Muka Impor Vaksin, Sri Mulyani Siapkan Duit Rp47 Triliun
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp47 triliun untuk penanganan kesehatan Covid-19. Duit negara sebesar itu sudah termasuk untuk uang muka pembayaran impor vaksin corona .
"Itu untuk anggaran kesehatan dan biaya cadangan Covid-19 baik pengadaan vaksin atau pembiayaan lain. Kita sudah siapkan Rp47 triliun untuk bidang kesehatan tahun ini salah satunya uang muka vaksin," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Menurut dia uang muka impor vaksin telah dibayarkan oleh Kemenkeu selaku bendahara negara. Hal itu supaya pengadaan vaksin bisa dipercepat tahun ini atau paling lambat wal tahun depan. "Untuk penggunaan vaksinnya, bisa tahun ini atau awal tahun depan," tandas dia.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran pengadaan vaksin tahun depan. Adpun biaya tersebut telah direncanakan dalam pembahasan APBN 2021 sebesar Rp356,5 triliun masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Anggaran vaksin juga di 2021 sudah kita siapkan tinggal tunggu keputusan setelah kita bahas APBN," jelasnya.
"Itu untuk anggaran kesehatan dan biaya cadangan Covid-19 baik pengadaan vaksin atau pembiayaan lain. Kita sudah siapkan Rp47 triliun untuk bidang kesehatan tahun ini salah satunya uang muka vaksin," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Menurut dia uang muka impor vaksin telah dibayarkan oleh Kemenkeu selaku bendahara negara. Hal itu supaya pengadaan vaksin bisa dipercepat tahun ini atau paling lambat wal tahun depan. "Untuk penggunaan vaksinnya, bisa tahun ini atau awal tahun depan," tandas dia.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran pengadaan vaksin tahun depan. Adpun biaya tersebut telah direncanakan dalam pembahasan APBN 2021 sebesar Rp356,5 triliun masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Anggaran vaksin juga di 2021 sudah kita siapkan tinggal tunggu keputusan setelah kita bahas APBN," jelasnya.
(nng)