Mendorong Transparansi Industri Pertambangan Nikel demi Pembangunan Keberlanjutan
Kamis, 22 Mei 2025 - 10:41 WIB
loading...
Perusahaan tambang di Indonesia terus didorong memperkuat transparansi, sebagai kunci pembangunan keberlanjutan industri tambang Tanah Air. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan tambang di Indonesia terus didorong memperkuat transparansi, sebagai kunci pembangunan keberlanjutan industri tambang Tanah Air. Peneliti dari Telapak Indonesia, Djufryhard menekankan, khususnya pada program hilirisasi yang sedang terus digaungkan.
"Kita berharap perusahaan tambang akan membuka diri untuk kita lakukan analisis, kita melihat bagaimana kepatuhan bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah dan beberapa prinsip internasional," kata Djufryhard saat jumpa pers di Jakarta.
Djufryhard mencontohkan, terdapat satu perusahaan tambang yang dinilai memiliki keterbukaan informasi yang sudah baik. Berdasarkan penelusuran lanjut Djufry, perusahankerap memberikan laporan dari aktivitas tambang yang dilakukannya di Maluku Utara melalui situs resminya.
Baca Juga: Praktik Bisnis Berkelanjutan Merambah ke Perusahaan Tambang Nikel
"Dari aspek keterbukaan sebenarnya, dokumen ini kan sebenarnya bisa diakses publik di website mereka, itu kami sudah menjadi indikator bahwa perusahaan ini mengarah ke keterbukaan," jelas dia.
Bahkan terang dia dokumen pendukung lain seperti rencana keberlanjutan sampai perubahan iklim, ternyata juga dipublikasi secara terbuka. Hal itu menunjukkan indikator perusahaan tersebut mendukung adanya keterbukaan.
"Pada website mereka juga menyediakan kolom keluhan dan tindakan penanganan yang juga menjadi indikator baik. Mereka ternyata berada pada posisi atau mendapat predikat taat dari aspek rencana kelola lingkunga n dan rencana pemantauan lingkungan dari Dinas Lingkuan Hidup di Maluku Utara dan ini menjadi ukuran bahwa perusahaan ini tidak dalam persoalan pemantauan lingkungan, dan dia memiliki indikator yang baik," ungkap Djufryhard.
Meski bisa dikatakan cukup baik, namun Ia menekankan pentingnya ground check untuk memastikan laporan yang ditampilkan di situs resminya bersifat valid."Maka menjadi penting, perusahaan menyampaikan bahwa mereka melakukan rehabilitasi dan tidak menjadi lengkap kalau tidak dilakukan ground check atau melihat kondisi lapangan secara langsung untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis itu sesuai dengan fakta sebenarnya," dorong Djufryhard.
Djufryhard berharap, apa yang disampaikan bisa sesuai dengan yang dilaporkan dalam situs. Maka pihak ketiga bisa menyampaikan pada orang lain bahwa dugaan negatif itu tidak benar. "Jadi ada bukti jelas bahwa yang mereka lakukan itu positif dan itu yang menjadi penting, itu aspek ketika kita melihat laporan," beber dia.
Ia mengingatkan, Indonesia adalah salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia. Maka pemantauan dari pihak ketiga terhadap kerja-kerja perusahaan nikel menjadi penting.
Baca Juga: Laba Bersih NICL Melambung Tinggi di Tengah Amblesnya Harga Nikel
"Apakah mereka juga menyiapkan laporan keberlanjutan? apakah mereka juga mau membuka diri untuk melihat fakta di lapangan? Salah satu indikator adalah bagaimana perusahaan atau pihak industri pertambangan memastikan bahwa mereka mematuhi aspek hak asasi manusia dalam lingkup internal dengan pekerjanya, pada masyarakat sekitar lingkar pertama, sebab itu penting untuk bagaimana mengukur bisnis berjalan seiring," harapnya.
"Kita berharap perusahaan tambang akan membuka diri untuk kita lakukan analisis, kita melihat bagaimana kepatuhan bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah dan beberapa prinsip internasional," kata Djufryhard saat jumpa pers di Jakarta.
Djufryhard mencontohkan, terdapat satu perusahaan tambang yang dinilai memiliki keterbukaan informasi yang sudah baik. Berdasarkan penelusuran lanjut Djufry, perusahankerap memberikan laporan dari aktivitas tambang yang dilakukannya di Maluku Utara melalui situs resminya.
Baca Juga: Praktik Bisnis Berkelanjutan Merambah ke Perusahaan Tambang Nikel
"Dari aspek keterbukaan sebenarnya, dokumen ini kan sebenarnya bisa diakses publik di website mereka, itu kami sudah menjadi indikator bahwa perusahaan ini mengarah ke keterbukaan," jelas dia.
Bahkan terang dia dokumen pendukung lain seperti rencana keberlanjutan sampai perubahan iklim, ternyata juga dipublikasi secara terbuka. Hal itu menunjukkan indikator perusahaan tersebut mendukung adanya keterbukaan.
"Pada website mereka juga menyediakan kolom keluhan dan tindakan penanganan yang juga menjadi indikator baik. Mereka ternyata berada pada posisi atau mendapat predikat taat dari aspek rencana kelola lingkunga n dan rencana pemantauan lingkungan dari Dinas Lingkuan Hidup di Maluku Utara dan ini menjadi ukuran bahwa perusahaan ini tidak dalam persoalan pemantauan lingkungan, dan dia memiliki indikator yang baik," ungkap Djufryhard.
Meski bisa dikatakan cukup baik, namun Ia menekankan pentingnya ground check untuk memastikan laporan yang ditampilkan di situs resminya bersifat valid."Maka menjadi penting, perusahaan menyampaikan bahwa mereka melakukan rehabilitasi dan tidak menjadi lengkap kalau tidak dilakukan ground check atau melihat kondisi lapangan secara langsung untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis itu sesuai dengan fakta sebenarnya," dorong Djufryhard.
Djufryhard berharap, apa yang disampaikan bisa sesuai dengan yang dilaporkan dalam situs. Maka pihak ketiga bisa menyampaikan pada orang lain bahwa dugaan negatif itu tidak benar. "Jadi ada bukti jelas bahwa yang mereka lakukan itu positif dan itu yang menjadi penting, itu aspek ketika kita melihat laporan," beber dia.
Ia mengingatkan, Indonesia adalah salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia. Maka pemantauan dari pihak ketiga terhadap kerja-kerja perusahaan nikel menjadi penting.
Baca Juga: Laba Bersih NICL Melambung Tinggi di Tengah Amblesnya Harga Nikel
"Apakah mereka juga menyiapkan laporan keberlanjutan? apakah mereka juga mau membuka diri untuk melihat fakta di lapangan? Salah satu indikator adalah bagaimana perusahaan atau pihak industri pertambangan memastikan bahwa mereka mematuhi aspek hak asasi manusia dalam lingkup internal dengan pekerjanya, pada masyarakat sekitar lingkar pertama, sebab itu penting untuk bagaimana mengukur bisnis berjalan seiring," harapnya.
(akr)
Lihat Juga :
