India Cari Cara Memblokir Investasi Pakistan Rp9,4 Triliun di Bank BRICS
Selasa, 27 Mei 2025 - 10:18 WIB
loading...
India sedang bersiap untuk memblokir upaya Pakistan memperoleh 1,1% saham di BRICS New Development Bank (NDB) yang berbasis di Shanghai. Foto/Dok RT, Getty
A
A
A
JAKARTA - India sedang bersiap untuk memblokir upaya Pakistan memperoleh 1,1% saham di BRICS New Development Bank (NDB) yang berbasis di Shanghai, seperti dilaporkan Business Standard mengutip sumber terkait. New Delhi kemungkinan akan mengangkat isu ini dalam pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Pada bulan Februari, pemerintah Pakistan menyetujui akuisisi 5.882 saham NDB senilai USD582 juta yang setara Rp9,4 triliun (dengan kurs Rp16.194 per USD), dengan dana USD116 juta sebagai modal yang disetor. Namun New Delhi dilaporkan menentang rencana tetangganya untuk membeli saham di Bank BRICS.
Baca Juga: Geng Baru Rusia Ini Buang Dolar AS Rp1.626 Triliun, Kemenangan Besar Dedolarisasi
Menteri Keuangan Pakistan, Mohammad Aurangzeb menyatakan, bahwa langkah tersebut akan membantu Islamabad mendiversifikasi opsi pinjamannya dan mengurangi ketergantungannya pada keuangan dan kebijakan Bank Dunia dan IMF.
Menurut Business Standard, India akan mengangkat isu ini dalam pertemuan IMF untuk mereview paket bailout senilai USD7 miliar yang diberikan kepada negara Asia Selatan yang hampir bangkrut itu pada Juli 2024. Berbeda dari praktik biasanya yang abstain dari diskusi mengenai permohonan pinjaman Pakistan di IMF, India kemungkinan akan mengungkapkan keberatannya terhadap perjanjian yang diusulkan dengan NDB kali ini, demikian diungkap laporan tersebut.
India menilai Pakistan tidak konsisten, dengan menunjukkan bahwa sementara menerima pinjaman IMF untuk mengurangi risiko kebangkrutan, negara itu secara bersamaan merencanakan untuk berinvestasi di pemberi pinjaman lain, NDB. New Delhi kemungkinan akan berargumen bahwa hal itu sebagai 'omong kosong ganda' dan tidak dapat diterima, klaim laporan.
Selain itu Pakistan juga secara resmi telah meminta keanggotaan BRICS, kelompok yang awalnya dibentuk oleh lima ekonomi yang sedang berkembang, yang mencakup saingannya India di samping Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan.
BRICS telah berkembang dalam dua tahun terakhir dengan memasukkan banyak negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia. Di sisi lain Arab Saudi belum secara resmi bergabung, meski sudah menerima undangan keanggotaan. Sejumlah negara lain, termasuk Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan, juga memperoleh status sebagai 'negara mitra' BRICS.
Namun, potensi bergabungnya Pakistan kemungkinan akan terhalang oleh India karena hubungan antara kedua tetangga sangat tegang. Baca Juga: Dapat Anggota Baru, BRICS New Development Bank Makin Kuat
BRICS New Development Bank atau NDB didirikan oleh BRICS pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang,menurut anggotanya, tidak diwakili secara setara dalam arsitektur keuangan internasional. Awalnya, lima anggota pendiri BRICS memiliki saham yang sama dalam lembaga tersebut; namun kemudian sedikit dikurangi untuk menarik investasi dari lebih banyak negara.
Saat ini, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan masing-masing memiliki saham 18,98%, sementara Mesir memegang saham 2,27%, dan Bangladesh serta UEA memegang saham masih-masing sebesar 1,79% dan 1,06%.
Pada bulan Februari, pemerintah Pakistan menyetujui akuisisi 5.882 saham NDB senilai USD582 juta yang setara Rp9,4 triliun (dengan kurs Rp16.194 per USD), dengan dana USD116 juta sebagai modal yang disetor. Namun New Delhi dilaporkan menentang rencana tetangganya untuk membeli saham di Bank BRICS.
Baca Juga: Geng Baru Rusia Ini Buang Dolar AS Rp1.626 Triliun, Kemenangan Besar Dedolarisasi
Menteri Keuangan Pakistan, Mohammad Aurangzeb menyatakan, bahwa langkah tersebut akan membantu Islamabad mendiversifikasi opsi pinjamannya dan mengurangi ketergantungannya pada keuangan dan kebijakan Bank Dunia dan IMF.
Menurut Business Standard, India akan mengangkat isu ini dalam pertemuan IMF untuk mereview paket bailout senilai USD7 miliar yang diberikan kepada negara Asia Selatan yang hampir bangkrut itu pada Juli 2024. Berbeda dari praktik biasanya yang abstain dari diskusi mengenai permohonan pinjaman Pakistan di IMF, India kemungkinan akan mengungkapkan keberatannya terhadap perjanjian yang diusulkan dengan NDB kali ini, demikian diungkap laporan tersebut.
India menilai Pakistan tidak konsisten, dengan menunjukkan bahwa sementara menerima pinjaman IMF untuk mengurangi risiko kebangkrutan, negara itu secara bersamaan merencanakan untuk berinvestasi di pemberi pinjaman lain, NDB. New Delhi kemungkinan akan berargumen bahwa hal itu sebagai 'omong kosong ganda' dan tidak dapat diterima, klaim laporan.
Selain itu Pakistan juga secara resmi telah meminta keanggotaan BRICS, kelompok yang awalnya dibentuk oleh lima ekonomi yang sedang berkembang, yang mencakup saingannya India di samping Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan.
BRICS telah berkembang dalam dua tahun terakhir dengan memasukkan banyak negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia. Di sisi lain Arab Saudi belum secara resmi bergabung, meski sudah menerima undangan keanggotaan. Sejumlah negara lain, termasuk Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan, juga memperoleh status sebagai 'negara mitra' BRICS.
Namun, potensi bergabungnya Pakistan kemungkinan akan terhalang oleh India karena hubungan antara kedua tetangga sangat tegang. Baca Juga: Dapat Anggota Baru, BRICS New Development Bank Makin Kuat
BRICS New Development Bank atau NDB didirikan oleh BRICS pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang,menurut anggotanya, tidak diwakili secara setara dalam arsitektur keuangan internasional. Awalnya, lima anggota pendiri BRICS memiliki saham yang sama dalam lembaga tersebut; namun kemudian sedikit dikurangi untuk menarik investasi dari lebih banyak negara.
Saat ini, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan masing-masing memiliki saham 18,98%, sementara Mesir memegang saham 2,27%, dan Bangladesh serta UEA memegang saham masih-masing sebesar 1,79% dan 1,06%.
(akr)
Lihat Juga :
