Sumbang Mayoritas Pendapatan Daerah, Ini Peran Vital Pajak dalam Membangun Jakarta

JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta pada 22 Juni 2025, geliat pembangunan di Ibu Kota semakin terasa. Berbagai infrastruktur modern, transportasi publik terintegrasi, hingga peningkatan layanan masyarakat menandai transformasi Jakarta menjadi kota metropolitan yang inklusif dan berdaya saing. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat satu fondasi penting yang kerap luput dari perhatian, yakni pajak daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Selama ini, pajak kerap dipandang sebagai kewajiban administratif warga negara. Padahal, pajak daerah menopang sebagian besar program pembangunan di Jakarta," ujar Morris Danny, Minggu (1/6).

Baca Juga: Warga Jakarta Bisa Gratis Bayar Pokok PBB-P2 2025, Simak Ketentuannya

Melalui kebijakan pajak yang tepat, pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pajak menjadi instrumen penting untuk membangun lingkungan ekonomi yang inklusif, menumbuhkan sektor strategis, serta mengurangi ketimpangan sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan berbagai insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan usaha, penelitian, dan penciptaan lapangan kerja baru. Insentif tersebut, seperti pembebasan atau pengurangan tarif pajak, dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal dan mendorong inovasi di tengah masyarakat.

Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah langsung dikonversi menjadi program-program nyata yang menunjang kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan pengelolaan transportasi umum terintegrasi seperti MRT Jakarta dan Transjakarta, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan rumah sakit, serta pengelolaan lingkungan dan penanggulangan banjir.

Menurut Morris, program-program tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun Jakarta yang tangguh dan ramah bagi generasi mendatang. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp91,34 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp81,7 triliun berasal dari Pendapatan Daerah sebagian besar disumbang oleh penerimaan pajak daerah.

"Data ini mempertegas pentingnya kontribusi warga Jakarta sebagai pembayar pajak. Setiap rupiah yang disetorkan ke kas daerah memiliki peran besar dalam mewujudkan berbagai fasilitas dan pelayanan yang kini dinikmati bersama," kata Morris.

Baca Juga: 4 Keuntungan Punya Kendaraan Listrik di Jakarta, Bebas Pajak dan Ganjil-Genap

Ia menambahkan, manfaat pajak hanya dapat dirasakan secara maksimal jika proses pengumpulan dan penyalurannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang efektif menjadi kunci agar setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta pun berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Ulang tahun Jakarta bukan sekadar perayaan, melainkan juga momentum refleksi atas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah membawa perubahan nyata.

"Partisipasi aktif dalam membayar pajak bukan hanya bentuk ketaatan hukum, tetapi juga wujud kepedulian terhadap kemajuan kota. Setiap rupiah yang dibayarkan adalah investasi untuk Jakarta yang lebih baik, hari ini dan di masa depan," pungkas Morris.