Perang Dagang Memanas, BRICS Bakal Susun Ulang Aturan Ekspor Tanah Jarang di KTT 2025
Selasa, 01 Juli 2025 - 07:29 WIB
loading...
KTT BRICS ke-17 yang akan digelar pada 6–7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil akan membahas isu strategis terkait pasokan dan ekspor elemen tanah jarang. FOTO/iemed.org
A
A
A
JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang akan digelar pada 6–7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil akan membahas isu strategis terkait pasokan dan ekspor elemen tanah jarang (rare earth elements/REE). Isu ini menjadi semakin krusial seiring meningkatnya ketegangan dagang global, terutama antara China dan Amerika Serikat.
Untuk pertama kalinya sejak perluasan keanggotaan, sepuluh negara anggota BRICS bersama 14 negara mitra akan duduk bersama dalam forum multilateral ini. Fokus utama adalah memperkuat kerja sama perdagangan, memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, serta membahas kebijakan ekspor REE yang kini menjadi isu sensitif.
REE merupakan komponen penting dalam industri teknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, ponsel pintar, dan sistem pertahanan. China, sebagai anggota BRICS, saat ini menguasai 70 persen pasokan global dan hampir 90 persen kapasitas pemrosesan serta pemurnian tanah jarang di dunia.
Beijing memperketat kontrol atas sektor ini dengan memberlakukan pembatasan ekspor magnet tanah jarang pada 4 April 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai respons atas kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: BRICS Bertekad Gulingkan Dolar AS dengan Mata Uang Baru, Nyata atau Sekadar Ilusi?
Tindakan China tersebut memicu gejolak di pasar global, memutus sebagian besar rantai pasok, dan mendorong lonjakan permintaan dari negara-negara pengimpor. Isu ini diperkirakan akan mendominasi pembahasan dalam KTT BRICS mendatang.
Duta Besar BRICS untuk Brasil, Kenneth Nobrega, mengonfirmasi bahwa topik REE akan menjadi salah satu agenda utama. "Negara-negara BRICS menyumbang bagian besar dari pasokan REE global. Ini bukan isu biasa, tapi dampak langsung dari perang dagang," ujar dia, dikutip dari Watcher Guru, Selasa (1/7).
Menurut Nobrega, diskusi mengenai tanah jarang penting untuk memastikan kestabilan rantai pasok dan perdagangan yang adil, terutama bagi negara berkembang yang paling terdampak oleh tensi geopolitik.
Dalam wawancara terpisah dengan Business Standard, Nobrega menegaskan, pembahasan belum sampai tahap negosiasi formal. Meski demikian, posisi kolektif BRICS yang menguasai 42 persen pasokan minyak dan gas dunia serta 70 persen pasokan REE memberi mereka posisi tawar yang signifikan.
China, sebagai kekuatan ekonomi utama dalam BRICS, diperkirakan akan mendorong pembentukan kerangka kerja sama baru yang memungkinkan negara anggota untuk mengakses dan memperdagangkan REE secara lebih terkoordinasi.
Sementara itu, Amerika Serikat disebut mengalami kerugian akibat kebijakan tarif yang dinilai kontraproduktif. Dampaknya, banyak negara berkembang mengalami tekanan tambahan akibat perubahan kebijakan perdagangan global.
Baca Juga: 5 Negara Asia yang Diam-diam Dukung Israel, Salah Satunya Mayoritas Muslim
Ketegangan ini mendorong BRICS untuk memperkuat solidaritas internal, termasuk mengevaluasi ulang mekanisme ekspor strategis seperti REE sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global. Langkah-langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang BRICS dalam menata ulang sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berimbang.
Untuk pertama kalinya sejak perluasan keanggotaan, sepuluh negara anggota BRICS bersama 14 negara mitra akan duduk bersama dalam forum multilateral ini. Fokus utama adalah memperkuat kerja sama perdagangan, memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, serta membahas kebijakan ekspor REE yang kini menjadi isu sensitif.
REE merupakan komponen penting dalam industri teknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, ponsel pintar, dan sistem pertahanan. China, sebagai anggota BRICS, saat ini menguasai 70 persen pasokan global dan hampir 90 persen kapasitas pemrosesan serta pemurnian tanah jarang di dunia.
Beijing memperketat kontrol atas sektor ini dengan memberlakukan pembatasan ekspor magnet tanah jarang pada 4 April 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai respons atas kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: BRICS Bertekad Gulingkan Dolar AS dengan Mata Uang Baru, Nyata atau Sekadar Ilusi?
Tindakan China tersebut memicu gejolak di pasar global, memutus sebagian besar rantai pasok, dan mendorong lonjakan permintaan dari negara-negara pengimpor. Isu ini diperkirakan akan mendominasi pembahasan dalam KTT BRICS mendatang.
Duta Besar BRICS untuk Brasil, Kenneth Nobrega, mengonfirmasi bahwa topik REE akan menjadi salah satu agenda utama. "Negara-negara BRICS menyumbang bagian besar dari pasokan REE global. Ini bukan isu biasa, tapi dampak langsung dari perang dagang," ujar dia, dikutip dari Watcher Guru, Selasa (1/7).
Menurut Nobrega, diskusi mengenai tanah jarang penting untuk memastikan kestabilan rantai pasok dan perdagangan yang adil, terutama bagi negara berkembang yang paling terdampak oleh tensi geopolitik.
Dalam wawancara terpisah dengan Business Standard, Nobrega menegaskan, pembahasan belum sampai tahap negosiasi formal. Meski demikian, posisi kolektif BRICS yang menguasai 42 persen pasokan minyak dan gas dunia serta 70 persen pasokan REE memberi mereka posisi tawar yang signifikan.
China, sebagai kekuatan ekonomi utama dalam BRICS, diperkirakan akan mendorong pembentukan kerangka kerja sama baru yang memungkinkan negara anggota untuk mengakses dan memperdagangkan REE secara lebih terkoordinasi.
Sementara itu, Amerika Serikat disebut mengalami kerugian akibat kebijakan tarif yang dinilai kontraproduktif. Dampaknya, banyak negara berkembang mengalami tekanan tambahan akibat perubahan kebijakan perdagangan global.
Baca Juga: 5 Negara Asia yang Diam-diam Dukung Israel, Salah Satunya Mayoritas Muslim
Ketegangan ini mendorong BRICS untuk memperkuat solidaritas internal, termasuk mengevaluasi ulang mekanisme ekspor strategis seperti REE sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global. Langkah-langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang BRICS dalam menata ulang sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berimbang.
(nng)
Lihat Juga :
