Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Indonesia Butuh Investasi Rp13.000 Triliun
Selasa, 01 Juli 2025 - 19:10 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Eksekutif Prasasti, Nila Marita menambahkan, bahwa semua analisis dan rekomendasi kebijakan akan bersifat data-driven. "Kami tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi, tapi fakta dan angka yang bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sektor-sektor prioritas yang akan menjadi fokus kajian Prasasti meliputi program swasembada pangan, transisi energi, dan ketahanan air. "Ketiga bidang ini merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan berkualitas," jelas Nila.
Menariknya, kajian Prasasti juga mengungkap bahwa untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 3,5% per tahun. "Ini tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," kata Gundy.
Di sisi fiskal, lembaga ini merekomendasikan reformasi sistem perpajakan dan perluasan basis pajak. "Rasio pajak kita masih terlalu rendah. Padahal dengan optimalisasi saja, potensi tambahan penerimaan bisa mencapai Rp500 triliun per tahun," papar Gundy.
Prasasti juga akan memantau implementasi program strategis pemerintah seperti Perumahan Nasional dan Sekolah Garuda. "Kami akan memberikan masukan konstruktif berdasarkan evidence-based research," janji Nila.
Dalam sesi tanya jawab, Gundy menekankan, target 8% bukanlah hal mustahil. "Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia bisa menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia," ujarnya.
Peluncuran kajian ekonomi Prasasti ini ditutup dengan komitmen untuk menerbitkan laporan berkala yang akan memantau perkembangan target pertumbuhan ekonomi. "Kami akan menjadi mitra yang akan memberikan masukkan konstruktif bagi pemerintah," kata Nila.
Sebagai catatan, Prasasti diinisiasi oleh sejumlah tokoh nasional dengan berbagai macam latar profesi. Lembaga ini digawangi ekonom, pengusaha papan atas, aktivis, hingga mantan pejabat. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi, ruang berdialog, antara civil society, pelaku sektor riil dan para perumus kebijakan.
Board of Advisor Prasasti, Burhanudin Abdullah menambahkan, Prasasti didirikan sebagai respons atas kebutuhan akan ruang dialog yang netral dan berbasis ilmiah. "Prasasti bukan milik segelintir elite, melainkan wadah kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah," tegas mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Sektor-sektor prioritas yang akan menjadi fokus kajian Prasasti meliputi program swasembada pangan, transisi energi, dan ketahanan air. "Ketiga bidang ini merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan berkualitas," jelas Nila.
Menariknya, kajian Prasasti juga mengungkap bahwa untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 3,5% per tahun. "Ini tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," kata Gundy.
Di sisi fiskal, lembaga ini merekomendasikan reformasi sistem perpajakan dan perluasan basis pajak. "Rasio pajak kita masih terlalu rendah. Padahal dengan optimalisasi saja, potensi tambahan penerimaan bisa mencapai Rp500 triliun per tahun," papar Gundy.
Prasasti juga akan memantau implementasi program strategis pemerintah seperti Perumahan Nasional dan Sekolah Garuda. "Kami akan memberikan masukan konstruktif berdasarkan evidence-based research," janji Nila.
Dalam sesi tanya jawab, Gundy menekankan, target 8% bukanlah hal mustahil. "Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia bisa menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia," ujarnya.
Peluncuran kajian ekonomi Prasasti ini ditutup dengan komitmen untuk menerbitkan laporan berkala yang akan memantau perkembangan target pertumbuhan ekonomi. "Kami akan menjadi mitra yang akan memberikan masukkan konstruktif bagi pemerintah," kata Nila.
Sebagai catatan, Prasasti diinisiasi oleh sejumlah tokoh nasional dengan berbagai macam latar profesi. Lembaga ini digawangi ekonom, pengusaha papan atas, aktivis, hingga mantan pejabat. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi, ruang berdialog, antara civil society, pelaku sektor riil dan para perumus kebijakan.
Board of Advisor Prasasti, Burhanudin Abdullah menambahkan, Prasasti didirikan sebagai respons atas kebutuhan akan ruang dialog yang netral dan berbasis ilmiah. "Prasasti bukan milik segelintir elite, melainkan wadah kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah," tegas mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Lihat Juga :
