PP 28/2024 Dinilai Bertolak Belakang dengan Kedaulatan Hukum Nasional
Rabu, 02 Juli 2025 - 20:38 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai solusi, ia mengusulkan dua jalur hukum untuk membatalkan atau merevisi PP 28/2024. "Satu melalui executive review. Dalam hal ini karena PP 28/2024 itu dibentuknya oleh eksekutif. Yang kedua, melalui judicial review, dan ini memang harus ada yang merasa dirugikan," terangnya.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi.
"Meaningful participation ini ‘kan melibatkan stakeholder yang terdampak. Dengan kata lain pihak asing itu yang tidak terdampak sehingga tidak perlu dilibatkan juga," tegasnya.
Menurut Rido, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar kebijakan publik tidak disusupi agenda luar yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dampak dari PP 28/2024 juga menjadi perhatian dari sisi ekonomi.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai meskipun kebijakan ini memiliki tujuan kesehatan, pemerintah gagal menyediakan mitigasi ekonomi yang memadai.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi.
"Meaningful participation ini ‘kan melibatkan stakeholder yang terdampak. Dengan kata lain pihak asing itu yang tidak terdampak sehingga tidak perlu dilibatkan juga," tegasnya.
Menurut Rido, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar kebijakan publik tidak disusupi agenda luar yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dampak dari PP 28/2024 juga menjadi perhatian dari sisi ekonomi.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai meskipun kebijakan ini memiliki tujuan kesehatan, pemerintah gagal menyediakan mitigasi ekonomi yang memadai.
Lihat Juga :
