BRICS Desak Perubahan Besar di IMF, Minta Kepemimpinan Barat Diakhiri
Senin, 07 Juli 2025 - 21:23 WIB
loading...
Dari kiri, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang berfoto bersama di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Minggu, 6 Juli 2025. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Negara-negara anggota BRICS menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) termasuk peninjauan ulang sistem kuota, dan mengakhiri tradisi kepemimpinan IMF yang selama ini didominasi negara-negara Eropa.
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Pernyataan ini menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama BRICS menyepakati posisi bersama terkait reformasi IMF.
Dalam dokumen tersebut, para menteri menegaskan sistem kuota IMF harus mencerminkan kondisi perekonomian global yang terkini. Mereka mendesak agar hak suara negara anggota disesuaikan berdasarkan kontribusi aktual terhadap ekonomi dunia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap porsi kuota negara-negara termiskin.
"Penyesuaian kuota harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam perekonomian global, sambil tetap melindungi kuota negara-negara termiskin," tulis mereka dalam pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Senin (7/7).
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Pernyataan ini menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama BRICS menyepakati posisi bersama terkait reformasi IMF.
Dalam dokumen tersebut, para menteri menegaskan sistem kuota IMF harus mencerminkan kondisi perekonomian global yang terkini. Mereka mendesak agar hak suara negara anggota disesuaikan berdasarkan kontribusi aktual terhadap ekonomi dunia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap porsi kuota negara-negara termiskin.
"Penyesuaian kuota harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam perekonomian global, sambil tetap melindungi kuota negara-negara termiskin," tulis mereka dalam pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Senin (7/7).
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Lihat Juga :
