Daftar Lengkap 14 Negara yang Disurati Trump Beserta Tarifnya

JAKARTA - Presiden Donald Trump secara resmi menunda penerapan tarif impor tinggi yang awalnya bakal berlaku hari ini, 9 Juli 2025. Selain itu Trump mengirimkan surat kepada 14 negara termasuk Jepang dan Korea Selatan, sembari merinci tarif resiprokal yang bakal dihadapi.

Perkembangan terbaru ini terjadi saat jeda 90 hari yang diputuskan Gedung Putih resmi berakhir. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia.

Kini Presiden Trump memperbarui ancamannya pada impor produk yang berasal dari Jepang dan Korea Selatan (Korsel), dengan pengenaan tarif sebesar 25%. Dalam suratnya kepada para pemimpin dunia, Trump juga memperingatkan bahwa tarif impor tersebut bakal mulai berlaku 1 Agustus 2025, mendatang.

Baca Juga: Perpanjang Deadline Tarif Resiprokal ke 1 Agustus 2025, Trump Kirim Surat ke 14 Negara

Merujuk Mepenangguhan kebijakan tarif resiprokal sebelumnya, seorang reporter menanyakan kepada Trump apakah 1 Agustus, bakal menjadi tanggal pasti penerapan pajak impor.

"Saya akan mengatakan itu pasti, tetapi tidak 100% pasti. Jika mereka menelepon dan mengatakan kami ingin melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, kami akan terbuka untuk itu," ungkap Trump

"Kesepakatan semacam itu biasanya sangat rinci," papar Trum, yang juga menambahkan bahwa meskipun Vietnam menjadi negara kedua setelah Inggris yang mencapai kesepakatan dengan AS, menurutnya hal itu lebih merupakan "kerangka kerja yang luas" dalam mempercepat pembicaraan, daripada kesepakatan penuh.

Pada awal pekan kemarin, Trump membagikan surat yang ditujukan kepada para pemimpin 14 negara di media sosial, dimana isinya memberi tahu mereka tentang rencana tarif terbarunya. Trump juga menambahkan, bahwa tarif dapat dimodifikasi "ke atas atau ke bawah, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda".

Sebagian besar tarif dalam surat-surat itu mirip dengan yang diuraikan pada bulan April ketika dia membuat pengumuman "Hari Pembebasan", mengancam dengan gelombang tarif impor baru atas barang-barang dari berbagai negara.

Ekonom Adam Ahmad Samdin dari firma riset Oxford Economics mengatakan kepada BBC, bahwa perpanjangan deadline tarif tidak mengejutkan karena perjanjian perdagangan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Pernyataan Trump seakan menjadi sinyal bahwa AS terbuka untuk melakukan pembicaraan perdagangan lebih lanjut, kata Vasu Menon dari bank OCBC. "Harapan bahwa Trump sekali lagi terlibat dalam taktik negosiasi, bukan ancaman tarif yang serius, menawarkan harapan bagi para investor," kata Tuan Menon.

Trump berargumen bahwa kebijakan tarif impor akan melindungi bisnis Amerika dari kompetisi asing dan juga meningkatkan industri manufaktur dan lapangan pekerjaan domestik. Namun ekonom mengatakan, bahwa langkah-langkah tersebut akan meningkatkan harga di AS dan mengurangi perdagangan.

Tercatat Jepang mengirim barang senilai lebih dari USD148 miliar ke AS pada tahun lalu, menjadikannya sebagai pemasok impor terbesar kelima Amerika, setelah Uni Eropa (UE), Meksiko, China, dan Kanada, menurut data perdagangan AS. Sementara Korea Selatan juga berada di 10 besar.

Baca Juga: Indonesia Belum Menyerah Negosiasi Tarif Trump 32%, Airlangga Terbang ke AS

Selain Korea Selatan dan Jepang, Trump juga mengumumkan rencana pengenaan tarif sebesar 40% pada barang-barang dari Myanmar dan Laos, tarif 36% pada barang-barang dari Thailand dan Kamboja, tarif 35% untuk produk impor Serbia dan Bangladesh, tarif 32% pada Indonesia, tarif 30% untuk produk Afrika Selatan dan tarif 25% pada barang-barang dari Malaysia dan Tunisia.

Daftar Lengkap 14 Negara yang Diancam Tarif Baru Trump

Respons 14 Negara Terhadap Ancaman Terbaru Trump

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba mengatakan, pemerintahnya akan melanjutkan pembicaraan dengan AS untuk menyepakati kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. "Sangat disayangkan bahwa pemerintah AS telah mengumumkan kenaikan tarif lebih lanjut, selain tarif yang telah dikenakan sebelumnya," ungkapnya.

Sedangkan Korea Selatan berencana untuk menggunakan perpanjangan tenggat waktu untuk memperintensifkan pembicaraan dengan AS. Dan Menteri Keuangan Thailand mengutarakan, bahwa dia yakin negaranya akan dapat mencapai kesepakatan untuk mendapatkan tarif yang sama dengan yang dikenakan pada negara lain.

Sementara itu Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menentang, dengan menyebutkan tarif perdagangan lebih tinggi diberlakukan secara "sepihak" pada negaranya. Di sisi lain Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, bakal menyusul lebih banyak surat yang mungkin dikirimkan Trump.

Dia membantah, bahwa perpanjangan tenggat waktu tarif dari 9 Juli ke 1 Agustus bisa mengurangi kekuatan ancaman Trump. "Telepon presiden (Trump), saya bisa katakan kepada Anda, tidak henti-hentinya berdering dari para pemimpin dunia yang terus memohon kepadanya untuk mencapai kesepakatan," katanya.

Ketika presiden pertama kali mengumumkan serangkaian tarif tinggi pada bulan April, kekacauan terjadi di pasar keuangan, yang menyebabkan presiden menangguhkan beberapa tarif tertinggi untuk memungkinkan perundingan, sambil mempertahankan tarif sebesar 10%.

Banjir Tawaran Negosiasi

Menteri Keuangan Scott Bessent meramalkan, beberapa hari ke depan, bakal menjadi hari yang sibuk. "Kami telah melihat banyak orang mengubah nada mereka dalam hal negosiasi. Jadi kotak surat saya penuh semalam dengan banyak tawaran baru, banyak proposal baru," katanya.

Trump awalnya menggambarkan tarif tinggi sebagai "resiprokal", dimana Ia mengklaim bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melawan aturan perdagangan negara lain yang dia anggap tidak adil bagi ekspor AS.

Dia secara terpisah juga mengumumkan tarif untuk sektor-sektor kunci, seperti baja dan mobil, dengan alasan kekhawatiran pada keamanan nasional, dan mengancam eningkatkan bea atas barang lainnya, seperti farmasi dan kayu. Kebijakan yang bertingkat ini telah memperumit pembicaraan perdagangan, dimana tarif mobil menjadi titik masalah utama dalam negosiasi dengan Jepang dan Korea Selatan.

Sejauh ini, AS telah menjalin kesepakatan dengan Inggris dan Vietnam, serta kesepakatan parsial dengan China. Dalam ketiga kasus tersebut, kesepakatan tarif itu cenderung meningkat dibandingkan dengan tingkatan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih.

Sementara itu isu-isu kunci masih belum terpecahkan. AS mengatakan, kesepakatan dengan India hampir tercapai. Ditambahkan Uni Eropa juga terlibat dalam pembicaraan, dengan laporan yang menunjukkan pejabat di blok tersebut tidak mengharapkan untuk menerima surat tarif.

Seorang juru bicara UE juga mengatakan, bahwa presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen telah melakukan 'pertukaran yang baik' dengan Trump. Beberapa minggu yang lalu, presiden AS mengancam Uni Eropa dengan pajak 50% jika tidak mencapai kesepakatan.

Ancaman Trump juga membayangi Jepang yang bisa menghadapi tarif '30% atau 35%' jika negara itu gagal mencapai kesepakatan dengan AS.