Perluasan Program Makan Bergizi Gratis lewat Pemberdayaan UMKM Pesantren, Dorong Ekonomi Lokal dan Gizi Nasional
Rabu, 09 Juli 2025 - 20:29 WIB
loading...
Pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia, fokus utama di lingkungan pesantren. (Dok. Sindonews)
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan strategi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di lingkungan pesantren. Pendekatan multi-sektor dan kolaboratif ini melibatkan Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), serta lembaga keuangan, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal.
Strategi ini mencakup penyediaan kemudahan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program dukungan modal kerja bagi UMKM yang berperan sebagai mitra penyedia bahan baku maupun pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan, di lingkungan pesantren yang menjadi salah satu target utama, pendanaan dan pelatihan pengelolaan dapur dilakukan secara terpadu. Hal ini bertujuan agar UMKM lokal dapat memenuhi standar higienis dan kapasitas produksi yang ditetapkan, sekaligus mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan.
"Pendekatan ini juga diperkuat dengan fasilitasi legalitas usaha dan pelatihan manajemen, yang diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam rantai pasok program MBG," kata Josua kepada MNC Portal, Rabu (9/7/2025).
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Komite Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (Komite PPM) telah menandatangani kerja sama untuk mendukung akselerasi MBG, khususnya melalui pembiayaan UMKM untuk pembangunan SPPG di pesantren. Kolaborasi lintas lembaga ini terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan dapur SPPG dan pelaksanaan MBG secara nasional.
Dalam sambutannya di kompleks Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Magelang, pada Senin (23/6) lalu, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan bahwa program MBG patut didukung dengan kolaborasi antar lembaga pemerintah.
"PIP siap mendukung melalui fungsi dan tugasnya dalam ekosistem pembiayaan UMKM," katanya.
Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 1.800 SPPG yang sudah ada, sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
"Harapannya kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Tigor.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat, Baddrut Tamam juga menyampaikan apresiasi atas langkah kolaborasi antara PIP, BGN, dan Komite PPM. Sinergi ini memungkinkan koordinasi yang baik dalam penetapan standar, distribusi bahan baku, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Dengan mekanisme verifikasi mitra dan pengawasan ketat terhadap integritas harga dan kualitas, kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem yang solid dan transparan untuk mendukung percepatan target pembangunan hingga 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025.
Acara tersebut juga menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPMRI) Baddrut Tamam, Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar, dan para Pimpinan Pondok Pesantren (Kyai) se-Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan ini. Ismed Saputra juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG di lokasi tersebut.
Josua menegaskan bahwa dampak ekonomi paling nyata dari implementasi program ini, terutama melalui lebih dari 1.000 SPPG yang sudah beroperasi, adalah peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya UMKM.
"UMKM sebagai pemasok bahan pangan lokal seperti sayur, telur, daging, dan buah mendapatkan pasar yang stabil dan pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi," jelas Josua.
Selain itu, pelibatan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan dapur SPPG membuka peluang kerja, terutama bagi ibu-ibu yang sebelumnya tidak bekerja, dengan penghasilan yang kadang melebihi upah minimum kabupaten.
Menurut Josua, program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi dan kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan stunting secara menyeluruh.
Program 1.000 SPPG pesantren ini diharapkan tidak hanya memberikan pemenuhan gizi secara langsung kepada para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.
Strategi ini mencakup penyediaan kemudahan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program dukungan modal kerja bagi UMKM yang berperan sebagai mitra penyedia bahan baku maupun pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan, di lingkungan pesantren yang menjadi salah satu target utama, pendanaan dan pelatihan pengelolaan dapur dilakukan secara terpadu. Hal ini bertujuan agar UMKM lokal dapat memenuhi standar higienis dan kapasitas produksi yang ditetapkan, sekaligus mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan.
"Pendekatan ini juga diperkuat dengan fasilitasi legalitas usaha dan pelatihan manajemen, yang diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam rantai pasok program MBG," kata Josua kepada MNC Portal, Rabu (9/7/2025).
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Komite Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (Komite PPM) telah menandatangani kerja sama untuk mendukung akselerasi MBG, khususnya melalui pembiayaan UMKM untuk pembangunan SPPG di pesantren. Kolaborasi lintas lembaga ini terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan dapur SPPG dan pelaksanaan MBG secara nasional.
Dalam sambutannya di kompleks Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Magelang, pada Senin (23/6) lalu, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan bahwa program MBG patut didukung dengan kolaborasi antar lembaga pemerintah.
"PIP siap mendukung melalui fungsi dan tugasnya dalam ekosistem pembiayaan UMKM," katanya.
Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 1.800 SPPG yang sudah ada, sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
"Harapannya kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Tigor.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat, Baddrut Tamam juga menyampaikan apresiasi atas langkah kolaborasi antara PIP, BGN, dan Komite PPM. Sinergi ini memungkinkan koordinasi yang baik dalam penetapan standar, distribusi bahan baku, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Dengan mekanisme verifikasi mitra dan pengawasan ketat terhadap integritas harga dan kualitas, kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem yang solid dan transparan untuk mendukung percepatan target pembangunan hingga 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025.
Acara tersebut juga menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPMRI) Baddrut Tamam, Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar, dan para Pimpinan Pondok Pesantren (Kyai) se-Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan ini. Ismed Saputra juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG di lokasi tersebut.
Josua menegaskan bahwa dampak ekonomi paling nyata dari implementasi program ini, terutama melalui lebih dari 1.000 SPPG yang sudah beroperasi, adalah peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya UMKM.
"UMKM sebagai pemasok bahan pangan lokal seperti sayur, telur, daging, dan buah mendapatkan pasar yang stabil dan pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi," jelas Josua.
Selain itu, pelibatan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan dapur SPPG membuka peluang kerja, terutama bagi ibu-ibu yang sebelumnya tidak bekerja, dengan penghasilan yang kadang melebihi upah minimum kabupaten.
Menurut Josua, program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi dan kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan stunting secara menyeluruh.
Program 1.000 SPPG pesantren ini diharapkan tidak hanya memberikan pemenuhan gizi secara langsung kepada para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.
(unt)
Lihat Juga :
