Utang Luar Negeri Indonesia Makin Bengkak Tembus Rp7.080 Triliun
Senin, 14 Juli 2025 - 11:45 WIB
loading...
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 mengalami pertumbuhan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 mengalami pertumbuhan dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD435,6 miliar atau setara dengan Rp7.080 triliun menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,8 persen (year-on-year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan perlambatan pertumbuhan ULN disebabkan oleh penurunan pertumbuhan di sektor publik dan kontraksi di sektor swasta.
"Perkembangan tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi di pasar keuangan global yang semakin tidak menentu," ungkapnya dalam pernyataannya, Senin (14/7).
Baca Juga: Terungkap, Total Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun di Akhir 2024
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 tercatat sebesar USD209,6 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 9,8 persen, yang juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 10,4 persen pada April 2025. Penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional menjadi faktor pendorong utama, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dalam pengelolaan ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyumbang 22,3 persen dari total ULN pemerintah, diikuti oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib atau 18,7 persen, serta Jasa Pendidikan 16,5 persen.
Baca Juga: Pengusaha Indonesia Ini Bangun Kekayaan Rp113 Triliun Tanpa Tambang, Mal atau Bank
Meskipun posisi ULN pemerintah tetap terkendali, hampir seluruh utang memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan, tercatat sebesar USD196,4 miliar pada Mei 2025, dengan penurunan sebesar 0,9 persen.
Kontraksi ini terutama disebabkan oleh ULN non-lembaga keuangan yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,2 persen, lebih rendah dibandingkan kontraksi 2,8 persen pada bulan sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik dan Gas menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, dengan pangsa mencapai 80,2 persen.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjaga pada angka 30,6 persen, dengan dominasi ULN jangka panjang mencapai 84,6 persen dari total ULN.
Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga agar struktur utang tetap sehat. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan perlambatan pertumbuhan ULN disebabkan oleh penurunan pertumbuhan di sektor publik dan kontraksi di sektor swasta.
"Perkembangan tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi di pasar keuangan global yang semakin tidak menentu," ungkapnya dalam pernyataannya, Senin (14/7).
Baca Juga: Terungkap, Total Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun di Akhir 2024
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 tercatat sebesar USD209,6 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 9,8 persen, yang juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 10,4 persen pada April 2025. Penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional menjadi faktor pendorong utama, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dalam pengelolaan ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyumbang 22,3 persen dari total ULN pemerintah, diikuti oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib atau 18,7 persen, serta Jasa Pendidikan 16,5 persen.
Baca Juga: Pengusaha Indonesia Ini Bangun Kekayaan Rp113 Triliun Tanpa Tambang, Mal atau Bank
Meskipun posisi ULN pemerintah tetap terkendali, hampir seluruh utang memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan, tercatat sebesar USD196,4 miliar pada Mei 2025, dengan penurunan sebesar 0,9 persen.
Kontraksi ini terutama disebabkan oleh ULN non-lembaga keuangan yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,2 persen, lebih rendah dibandingkan kontraksi 2,8 persen pada bulan sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik dan Gas menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, dengan pangsa mencapai 80,2 persen.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjaga pada angka 30,6 persen, dengan dominasi ULN jangka panjang mencapai 84,6 persen dari total ULN.
Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga agar struktur utang tetap sehat. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
(nng)
Lihat Juga :
