Sebut Kementerian Luhut Layak Dibubarkan, Ekonom Indef Dinilai Cuma Genit
Rabu, 09 September 2020 - 18:57 WIB
loading...
A
A
A
"Ketika Pak Jokowi bilang ada lembaga yang mau dibubarkan, waktu itu saya kepikiran bukan OJK, tapi lembaga yang dibubarkan lembaga pertama kali Kemenko Maritim dan Investasi," katanya.
Menurutnya, di bawah Kemenko Marves ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bhima menganggap BKPM seharusnya berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sementara alasan kenapa BPIP layak dibubarkan, kata Bhima, adalah karena menghabiskan dana sangat besar, setahun Rp217 miliar.
“Anggaran untuk BPIP itu bisa digunakan untuk bantuan sosial (bansos), serta pengadaan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, di bawah Kemenko Marves ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bhima menganggap BKPM seharusnya berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sementara alasan kenapa BPIP layak dibubarkan, kata Bhima, adalah karena menghabiskan dana sangat besar, setahun Rp217 miliar.
“Anggaran untuk BPIP itu bisa digunakan untuk bantuan sosial (bansos), serta pengadaan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
