Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp47,13 Triliun di 2026, tapi Ada Catatan Ini
Selasa, 15 Juli 2025 - 20:46 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau mandat komisi XI untuk kami mengefisienkan usulan tambahan saya akan berterima kasih bapak, karena saya akan gunakan kata ini untuk seluruh Komisi I-XIII. Jadi yang diusulkan kemarin oleh Menteri Keuangan saya efisienkan sendiri untuk beri contoh ke Komisi I-XIII," tegas Sri Mulyani.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa tambahan anggaran yang diusulkan Kemenkeu tersebut sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) baru di Kemenkeu yang merupakan amanat Presiden.
Lingkup eselon I yang baru di Kemenkeu itu antara lain Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BATI).
"Kementerian Keuangan meminta tambahan anggaran terutama untuk menunjang dari penerimaan negara yaitu aktivitas di bidang perpajakan, pajak, bea dan cukai, dan beberapa peralatan IT Yang harus perbaiki," tutur Sri Mulyani.
"Tapi DPR tadi menyampaikan supaya kami tetap melakukan efisiensi Jadi saya rasa pesan yang sangat baik di DPR, agar kami tetap terus memberikan contoh efisiensi yang memang sampai sekarang pun anggaran-anggaran Kementerian Keuangan yang diblokir untuk efisiensi juga tetap tidak kita melepaskan," ungkapnya.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa tambahan anggaran yang diusulkan Kemenkeu tersebut sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) baru di Kemenkeu yang merupakan amanat Presiden.
Lingkup eselon I yang baru di Kemenkeu itu antara lain Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BATI).
"Kementerian Keuangan meminta tambahan anggaran terutama untuk menunjang dari penerimaan negara yaitu aktivitas di bidang perpajakan, pajak, bea dan cukai, dan beberapa peralatan IT Yang harus perbaiki," tutur Sri Mulyani.
"Tapi DPR tadi menyampaikan supaya kami tetap melakukan efisiensi Jadi saya rasa pesan yang sangat baik di DPR, agar kami tetap terus memberikan contoh efisiensi yang memang sampai sekarang pun anggaran-anggaran Kementerian Keuangan yang diblokir untuk efisiensi juga tetap tidak kita melepaskan," ungkapnya.
Lihat Juga :
