Putin Tegaskan Sistem Keuangan Barat Sudah Usang, BRICS Tawarkan Alternatif Baru

Jum'at, 18 Juli 2025 - 07:43 WIB
loading...
Putin Tegaskan Sistem...
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa sistem keuangan global yang didominasi negara-negara Barat sudah usang dan tak lagi relevan. FOTO/Watcher Guru
A A A
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa sistem keuangan global yang didominasi negara-negara Barat sudah usang dan tak lagi relevan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 6 Juli lalu, di tengah menguatnya dorongan negara-negara anggota BRICS untuk membangun sistem keuangan alternatif.

Putin menyebut perkembangan sistem keuangan BRICS sebagai respons strategis terhadap tekanan ekonomi global, terutama sanksi Barat yang selama ini menjepit Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) telah menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran, menargetkan sektor keuangan, energi, dan pertahanan Rusia.

Baca Juga: BRICS Diserang Tarif Tinggi, India Ambil Sikap Lawan Proteksionisme AS

Sebagai respons, Rusia mempererat kemitraan dengan negara-negara BRICS dalam membangun sistem keuangan yang terpisah dari dominasi dolar AS. Inisiatif ini mencakup kebijakan dedolarisasi, pengembangan sistem pembayaran lintas batas, serta wacana pembentukan mata uang bersama.

Negara-negara BRICS, terutama India dan China, telah mulai menerapkan kebijakan dedolarisasi dengan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Bahkan, India sempat dilaporkan melanggar sanksi internasional dengan mengekspor chip komputer senilai ratusan juta dolar ke Rusia melalui jalur tidak resmi di Malaysia.

Selain menghadapi tekanan sanksi, BRICS juga dihadapkan pada ancaman baru dari mantan Presiden AS Donald Trump. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara-negara yang bersekutu dengan BRICS, yang ia sebut sebagai kelompok dengan kebijakan anti-Amerika.

Trump bahkan memperluas ancamannya ke negara-negara yang dinilai membantu Rusia menghindari sanksi internasional, termasuk China, India, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sikap ini mencerminkan meningkatnya ketegangan ekonomi global yang dipicu oleh rivalitas antara blok Barat dan BRICS.

Dalam KTT BRICS bulan lalu, para pemimpin negara anggota kembali menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pengembangan sistem pembayaran independen serta membentuk "Bank BRICS" sebagai institusi keuangan baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan global yang berbasis di Barat.

Baca Juga: Rusia Umbar Ancaman Nuklir setelah AS-NATO Hendak Pasok Senjata Canggih ke Ukraina

Putin menyebut sistem keuangan baru ini akan menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara-negara BRICS. Menurut laporan Watcher Guru, aliansi BRICS saat ini mencakup sekitar 35 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan terus menarik minat dari negara-negara mitra baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Rencana pengembangan mata uang bersama BRICS juga terus digodok. Diskusi internal telah dimulai sejak awal 2024, dan kini mulai diformalkan dalam agenda resmi organisasi. Target utamanya adalah menciptakan alternatif nyata terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi global.

Moskow memanfaatkan perluasan BRICS sebagai kesempatan untuk memperluas akses perdagangan dan keuangan, sekaligus meminimalisir dampak isolasi ekonomi akibat sanksi Barat. Bagi Rusia, keberhasilan proyek ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang menghadapi tekanan geopolitik.

Kendati tantangan masih besar, inisiatif keuangan alternatif BRICS dinilai telah mengganggu status quo global. Jika berhasil, sistem ini berpotensi mengubah wajah arsitektur keuangan dunia yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh institusi-institusi Barat.

(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sambut Kabar Damai AS-Iran,...
Sambut Kabar Damai AS-Iran, Harga Bitcoin Melesat Tembus USD65.900
Dikepung Sanksi Barat,...
Dikepung Sanksi Barat, Rusia Malah Cetak Rekor Hampir Semua Warganya Punya Kerjaan!
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
24 Negara Pembeli Minyak...
24 Negara Pembeli Minyak Terbesar AS, Cek Posisi Indonesia
Iran Nyatakan Menang...
Iran Nyatakan Menang Perang Melawan AS dan Israel
Trump: AS Harus Kembalikan...
Trump: AS Harus Kembalikan Uang Iran atau Kepercayaan Dunia pada Dolar Rusak
AS Identifikasi 8 Awak...
AS Identifikasi 8 Awak Tewas dalam Jatuhnya Bomber Nuklir B-52, Ini Daftarnya
Rekomendasi
Pemerintah Bakal Data...
Pemerintah Bakal Data Barang-Karyawan Hotel Sultan, Wamensesneg: Tak Ada yang Dikorbankan
Arab Saudi Kebut Pembangunan...
Arab Saudi Kebut Pembangunan Jeddah Tower 1.000 Meter, Gedung Tertinggi di Dunia Kalahkan Burj Khalifa
Resmi Masuk Daftar Belanja...
Resmi Masuk Daftar Belanja TNI AU, Ini Spesifikasi Chengdu J-10C Buatan China yang Akan Perkuat Langit Indonesia
Berita Terkini
OveerPOS Dorong Efisiensi...
OveerPOS Dorong Efisiensi Bisnis lewat Integrasi Transaksi dan Pajak
Bukan Sekadar Listrik,...
Bukan Sekadar Listrik, Panas Bumi Jadi Katalis Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp30.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
Penunjukan Luke Thomas...
Penunjukan Luke Thomas Dinilai Mencerminkan Meritokrasi di DSI
Bukan Rp16.250, Harga...
Bukan Rp16.250, Harga Asli Pertamax Seharusnya Rp20.200 per Liter
Terbitkan Panda Bond,...
Terbitkan Panda Bond, Menkeu Purbaya Kantongi Dukungan China
Infografis
7 Poin Doktrin Nuklir...
7 Poin Doktrin Nuklir Baru Rusia, Salah Satunya Wewenang Putin
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved